CIREBON — Keberadaan tempat hiburan malam (THM) di kawasan Tuparev, Kecamatan Kedawung, kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Kawasan yang berkembang sebagai salah satu pusat bisnis itu dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan. Sorotan muncul karena Tuparev kini menjadi zona urban yang menopang aktivitas perkotaan Kota Cirebon.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori SE MSi menilai keberadaan THM di Tuparev tidak bisa dilepaskan dari perkembangan wilayah tersebut. Meski begitu, ia menegaskan perkembangan bisnis hiburan malam harus tetap berada dalam koridor hukum. Kepatuhan terhadap perizinan, pengawasan rutin, hingga penegakan peraturan daerah (perda) menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Menurut Hasan, aktivitas usaha di kawasan Tuparev tidak boleh berjalan tanpa kendali. Terlebih, terdapat kekhawatiran mengenai potensi masuknya pelajar dan mahasiswa ke lingkungan tempat hiburan malam yang belum tentu sesuai dengan usia dan tanggung jawab mereka.
"Artinya, kawasan tersebut tidak boleh menjadi ruang bebas tanpa kendali, termasuk bagi pelajar dan mahasiswa yang berpotensi terpapar pergaulan yang tidak sesuai dengan usia dan tanggung jawabnya," ujar Hasan, Jumat 16 Oktober 2026.
Politikus yang akrab disapa RHB itu menjelaskan, Tuparev telah berkembang menjadi kawasan bisnis dengan berbagai aktivitas ekonomi. Keberadaan hotel dan tempat hiburan malam menjadi bagian dari dinamika kawasan tersebut.
Karena itu, menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata menerima atau menolak keberadaan usaha hiburan malam. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh aktivitasnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Bagaimanapun, Tuparev sudah menjadi zona urban, zona kota. Kawasan ini memang berkembang sebagai kawasan bisnis. Jadi, hal tersebut tidak bisa kita elakkan lagi," terangnya.
Hasan menilai, perkembangan kawasan bisnis harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Pengawasan rutin terhadap perizinan dan operasional usaha menjadi kunci agar aktivitas di Tuparev tidak melanggar perda yang berlaku.
DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti pentingnya koordinasi antara instansi terkait dalam menertibkan kawasan tersebut. Penegakan aturan dinilai perlu diperkuat agar keberadaan THM tidak menimbulkan dampak sosial bagi warga sekitar, khususnya generasi muda.