BANDUNG — Ketua Pansus XX DPRD Jabar Edi Askari menyatakan timnya diterjunkan langsung ke Kemendagri dan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan aspek yuridis normatif hingga efektivitas fungsional keorganisasian Pemprov Jabar berjalan optimal. Verifikasi lapangan menyasar dua hal utama: efisiensi struktur organisasi dan pembentukan badan baru di lingkungan pemerintah provinsi.
Dari sisi efisiensi, Pansus mengusulkan penggabungan 14 OPD menjadi 7 OPD. Rencana itu bersanding dengan wacana membentuk Badan Pengelola Aset dan BUMD yang akan menangani pengelolaan aset daerah serta perusahaan milik daerah.
Edi menyampaikan bahwa sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD telah memenuhi ketentuan. Dua OPD yang disebut dalam pembahasan adalah Bappeda dan BP2D.
"Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, pada prinsipnya sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD seperti Bappeda dan BP2D telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019," kata Edi.
Meski begitu, Edi mencatat adanya pekerjaan rumah yang belum selesai. Pansus perlu menajamkan uraian tugas, kedudukan, tata kerja, hingga menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebelum rancangan itu bisa dibawa ke tahap berikutnya.
Rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD belum bisa dipastikan. Edi menyebut hal itu masih memerlukan penelaahan dan kajian mendalam.
Kendalanya ada di Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pansus XX bersama Kemendagri dan kalangan akademisi masih menyelaraskan argumen yuridis serta fungsional agar tidak muncul tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
Pansus XX DPRD Jabar menargetkan seluruh rangkaian pembahasan Ranperda penataan perangkat daerah selesai pada 5 November mendatang. Setelah itu, proses berlanjut ke tahapan harmonisasi secara simultan bersama Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemendagri.
Masing-masing tahapan harmonisasi memakan waktu 14 hari kerja. Jadwal itu membuat implementasi penataan OPD kemungkinan besar tidak bisa berjalan serentak di seluruh perangkat daerah.
Edi menjelaskan bahwa implementasi penataan OPD dirancang bertahap untuk meminimalisir potensi kendala kepegawaian, penganggaran, maupun Standar Operasional Prosedur pelayanan publik.
"Implementasi penataan OPD ini rencananya akan dilakukan secara bertahap guna meminimalisir potensi kendala kepegawaian, penganggaran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik," terangnya.
Pada tahap awal, penataan diprioritaskan pada tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai berjalan pada tahun 2027. Sisanya disiapkan untuk tahun berikutnya.
"Pada tahap awal, penataan diprioritaskan pada tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai berjalan pada tahun 2027, sementara sisanya disiapkan untuk tahun berikutnya," pungkas Edi.