DEPOK — Rapat koordinasi Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota menyepakati langkah bersama antara pemerintah daerah dan rumah sakit agar persoalan administratif tidak menghambat penanganan awal pasien gawat darurat. Kesepakatan itu mencakup pasien kecelakaan maupun korban kejahatan yang membutuhkan pertolongan medis segera.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, dalam kondisi tertentu pasien dimungkinkan mendapatkan penanganan kedaruratan terlebih dahulu sebelum urusan administrasi diselesaikan. Menurut dia, penanganan pasien gawat darurat perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat segera memperoleh pertolongan.
"Untuk pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan, kita sepakati ada langkah bersama antara pemerintah daerah dan rumah sakit. Dalam kondisi tertentu, pasien dimungkinkan mendapatkan penanganan kedaruratan terlebih dahulu," kata Dedie.
Lima Isu Pelayanan Publik yang Dibahas dalam Rakor
Rapat di Gedung Dibaleka II itu tidak hanya membahas kesehatan. Ada sejumlah persoalan pelayanan publik lain yang masuk agenda, dari pendidikan hingga perpajakan.
- Penguatan pelayanan kesehatan bagi pasien dalam kondisi gawat darurat
- Pelayanan pendidikan
- Perlindungan tenaga kerja melalui asuransi ketenagakerjaan
- Pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak penghasilan melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)
- Rencana pengembangan BRT Provinsi yang menghubungkan Bogor dan Depok
BRT Provinsi Diharapkan Hubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, hingga Depok
Rencana BRT Provinsi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan konektivitas transportasi antardaerah. Dedie menyebut rencana itu diharapkan menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Depok, di samping wilayah lainnya.
"Rencana BRT ini diharapkan dapat menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Depok, di samping wilayah lainnya. Karena itu, koordinasi antardaerah menjadi penting agar perencanaannya dapat berjalan terintegrasi," ujarnya.
Pemkot Bogor akan mengikuti pembahasan bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah lain terkait program lintas wilayah tersebut. Koordinasi antardaerah dinilai diperlukan agar kebijakan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan tenaga kerja, perpajakan, dan transportasi, berjalan terintegrasi.
Agenda November di Kota Bogor: Peresmian Trase Jalan hingga Penutupan Porprov
Rapat koordinasi juga membahas sejumlah agenda yang akan berlangsung di Kota Bogor pada November mendatang. Dua di antaranya peresmian trase baru Jalan Saleh Danasasmita-Batutulis dan penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.
"Bulan November nanti ada beberapa agenda di Kota Bogor, di antaranya peresmian jalan trase baru Saleh Danasasmita-Batutulis dan penutupan Porprov. Agenda tersebut juga akan dirangkai dengan rapat koordinasi untuk membahas rencana program BRT Provinsi," ujar Dedie.
Rangkaian rapat koordinasi lanjutan itu akan menjadi forum pembahasan rencana program BRT Provinsi bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya.
