BANDUNG BARAT — Pemkab Bandung Barat mengajukan bantuan ke pemerintah pusat untuk 2.451 unit rumah warga. Pengajuan itu menyusul data Disperkim KBB yang menunjukkan 15.279 unit rumah telah masuk daftar permohonan bantuan Rutilahu.
Dari jumlah tersebut, penanganan sepanjang 2026 baru menjangkau 367 unit. Selisih antara permohonan dan realisasi perbaikan menjadi persoalan utama yang diakui Pemkab Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebut kemampuan kas daerah tidak cukup menutup seluruh permohonan. Karena itu, Pemkab Bandung Barat membuka dua jalur pendanaan tambahan di luar APBD.
“Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat untuk 2.451 unit rumah. Pengajuan tersebut hingga saat ini masih dalam proses,” kata Jeje, Jumat (2/10/2026).
Jeje menilai besarnya jumlah pengajuan menuntut percepatan penanganan dari berbagai pihak. Persoalan Rutilahu, menurutnya, tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan anggaran pemerintah daerah saja.
“Kita memang punya keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi ikhtiar kita,” ujarnya.
Pemkab Bandung Barat membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta lewat program Corporate Social Responsibility. Sejumlah dukungan melalui skema itu sudah direalisasikan di beberapa wilayah.
Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas cakupan penanganan Rutilahu di tengah keterbatasan anggaran daerah. Jeje menyatakan kolaborasi dengan swasta akan terus diperluas.
“Karena itu, Pemkab Bandung Barat akan terus melakukan akselerasi, mengupayakan dukungan pemerintah pusat, serta memperluas kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR agar semakin banyak rumah warga yang dapat diperbaiki,” katanya.
Pemkab Bandung Barat menegaskan penanganan Rutilahu dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Warga yang sudah memenuhi persyaratan diharapkan memperoleh bantuan sesuai kemampuan program yang tersedia.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi soal jadwal pencairan bantuan dari pemerintah pusat. Pemkab Bandung Barat menyatakan masih menunggu proses pengajuan 2.451 unit rumah yang berjalan di tingkat pusat.