GARUT — Rapat evaluasi yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Garut menyoroti dua persoalan utama: etika pelayanan tenaga kesehatan dan distribusi remunerasi yang tidak proporsional. Hampir 1.000 komentar warga di ruang digital menjadi dasar pemanggilan jajaran manajemen RSUD. Anggota Komisi IV, Yudha Puja Turnawan, menyebut mayoritas aduan berkaitan dengan sikap petugas saat melayani pasien dan keluarga pasien.
Dari laporan yang masuk, masalah utama berakar pada minimnya etika dan empati petugas di lini pelayanan. Yudha menegaskan bahwa setiap keluhan wajib direspons secara humanis.
"Apapun yang dikeluhkan masyarakat kita dengarkan. Ini menjadi bagian dari peningkatan pelayanan. Mayoritas keluhan banyak berkaitan dengan SDM yang dianggap kurang ramah," kata Yudha usai rapat evaluasi.
Manajemen rumah sakit dituntut memperkuat standar pelayanan prima, tidak sekadar dari kemampuan komunikasi teknis. Yudha menyoroti pentingnya intonasi suara, gestur tubuh, hingga mekanisme penanganan komplain yang selama ini dinilai lemah.
Selain persoalan etika kerja, dewan menyoroti ketimpangan pembagian remunerasi bagi staf dan tenaga medis. Yudha mendesak perbaikan sistem pengupahan agar lebih proporsional.
Distribusi pendapatan yang tidak adil disinyalir menjadi pemicu rendahnya motivasi kerja, terutama bagi pegawai di lini bawah.
"Harapan kita remunerasi ini juga berkeadilan. Karena kalau tidak berkeadilan, kita khawatir justru berpengaruh terhadap pelayanan, terutama bagi SDM di tingkat bawah," tegas Yudha.
Urgensi pembenahan itu dinilai realistis mengingat pendapatan RSUD diproyeksikan menembus Rp216 miliar pada 2026. Menurut Yudha, alokasi anggaran operasional dan remunerasi wajib dikaji ulang sesuai regulasi yang berlaku.
Komisi IV mengapresiasi langkah manajemen RSUD yang telah menggelar pelatihan pelayanan prima bagi 200 pegawai. Namun jumlah itu dinilai masih jauh dari cukup karena total tenaga kerja di lingkungan RSUD melampaui 1.200 orang.
Manajemen dijadwalkan melatih 200 pegawai tambahan pada semester kedua tahun ini. DPRD mendorong percepatan pelatihan bagi seluruh sisa pegawai agar rampung pada awal 2027.
Yudha menyebut tantangan tersulit dalam pembenahan rumah sakit daerah ini terletak pada pergeseran pola pikir tenaga kesehatan. Beban kerja manajemen yang tinggi tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan laporan warga.
"Yang paling sulit adalah perubahan mindset. Bagaimana seluruh nakes dan SDM yang ada benar-benar menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas," ujar Yudha.
Ia juga meminta seluruh keluhan warga ditindaklanjuti dengan solusi nyata, bukan sekadar respons formal.
"Terlepas dari beban kerja direktur dan jajarannya yang sangat berat, semua keluhan warga Kabupaten Garut harus didengarkan dan harus ada solusinya. Yang paling utama adalah bahasa tubuhnya, secara tulus menunjukkan keramahan dan sikap melayani," pungkasnya.