GARUT — Proses evaluasi yang digarap Tim yang dipimpin Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, disebut masih berada pada tahap inventarisasi data. Tim mengaku belum menemukan titik final dan masih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen pendidikan sebelum akhirnya mengambil kesimpulan.
“Kita coba melengkapi segala kebutuhan yang kita butuhkan, inventarisasi habis semua yang terkait dengan Korwil ini,” ujar Nurdin kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
Alih-alih hanya bekerja di balik meja, Nurdin menegaskan timnya turun langsung ke lapangan. Mereka tidak hanya berdiskusi dengan jajaran internal dinas, tetapi juga meminta pandangan dari organisasi profesi dan tenaga pendidik.
“Kita justru komunikasi dengan pendidikan, PGRI, pemangku kepentingan pendidikan semua. Kita rangkum,” jelasnya.
Langkah ini diambil untuk memetakan kondisi riil di 42 kecamatan. Tim bahkan sengaja mendatangi wilayah yang masih memiliki struktur Korwil sekaligus daerah yang sudah tidak menggunakannya. Meski sejumlah titik temu mulai terlihat, Nurdin enggan membeberkannya ke publik karena dinilai prematur.
“Nanti sebelum saya laporkan, saya akumulasi kepada Bupati. Nanti setelah Bupati menyatakan iya atau tidak, baru kita informasikan,” kata Nurdin menegaskan.
Di tengah proses kajian yang berlarut, beredar kabar bahwa struktur Korwil Pendidikan akan dirombak total menjadi Tim Kinerja. Namun, Nurdin mengaku belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. “Ya, saya belum tahu itu,” ujarnya singkat.
Menurutnya, semua kemungkinan masih terbuka lebar. Keputusan final sepenuhnya berada di tangan Bupati Garut setelah menerima laporan resmi dari tim evaluasi. “Saya bukan berbicara ideal ya, tapi berbicara bagaimana kebijakan politik yang diambil Bupati dulu,” tegasnya.
Selain berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah, tim juga berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Langkah ini untuk memastikan mekanisme perubahan struktur sesuai dengan aturan kelembagaan yang berlaku secara nasional.
Persoalan ini bukan sekadar soal pergantian nama organisasi atau jabatan. Keberadaan Korwil menjadi salah satu jalur koordinasi vital antara pemerintah daerah dengan sekolah dan guru di tingkat kecamatan. Jika struktur ini diubah, pola koordinasi dan pengawasan mutu pendidikan di lapangan dipastikan ikut terdampak.
Sekretaris Tim Evaluasi, Margiayanto, sebelumnya menargetkan hasil kajian bisa disampaikan kepada Bupati pada pertengahan Juli 2026. Target tersebut kini terlewati lebih dari sebulan. Menanggapi kemoloran ini, Nurdin menegaskan timnya tidak mau terburu-buru meski tenggat telah lewat. “Jangan mengejar space waktu yang ada,” tuturnya.
Ia menambahkan, kecepatan penyelesaian kajian sangat bergantung pada kebutuhan data di lapangan. Jika dirasa masih ada aspek yang harus didalami, tim akan melaporkan perkembangan tersebut kepada pimpinan. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan, dan seluruh elemen pendidikan di Garut masih menunggu sikap politik Bupati. ***