JAWA BARAT — Alokasi belanja pendidikan nasional kembali menjadi fokus utama dalam postur fiskal 2027. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan yang dirilis Selasa (18/7), pemerintah menargetkan belanja Sekolah Rakyat sebesar Rp32.902,3 miliar atau sekitar Rp32,9 triliun. Angka ini mencakup biaya penyelenggaraan layanan pendidikan hingga pembangunan infrastruktur gedung permanen.
Program Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Skemanya dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengintegrasikan layanan pendidikan formal, pengasuhan, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, pendampingan psikososial, serta pengembangan keterampilan secara terpadu.
Di luar pagu Sekolah Rakyat, pemerintah juga menaikkan alokasi untuk perbaikan sarana pendidikan. Pada 2027, dana revitalisasi sekolah dan madrasah mencapai Rp18,17 triliun, lebih tinggi dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp14,56 triliun untuk sekolah dan Rp2,5 triliun untuk madrasah.
Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen fiskal terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden. "Hal ini dilakukan mengingat keberadaan sarana dan prasarana merupakan penunjang penting dalam proses pembelajaran," tulis buku Nota Keuangan.
Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp2,67 triliun untuk Sekolah Unggul Garuda melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Anggaran tersebut akan dipakai untuk melanjutkan tahap pembangunan sekolah unggulan yang tengah berjalan.
Dari total belanja tersebut, porsi terbesar tetap terserap untuk pembangunan fisik dan operasional Sekolah Rakyat yang tahun depan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah dengan status kemiskinan ekstrem.
Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. Pemerintah berharap percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.