BOGOR — LBH dan Lembaga Ekonomi Kreatif BAS resmi membuka sekretariat dan Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S and Associates di Kota Bogor. Peresmian ini bertepatan dengan peringatan hari jadi pertama organisasi yang digelar pada pekan lalu.
Kantor hukum ini tidak hanya berfokus pada layanan litigasi, tetapi juga menjadi pusat edukasi hukum bagi warga. Target utamanya adalah meningkatkan literasi hukum di tingkat akar rumput dan mendorong UMKM agar memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.
Pendiri LBH dan Lembaga Ekonomi Kreatif BAS menyebut bahwa banyak pelaku UMKM di Bogor yang masih ragu mengurus izin usaha atau menghadapi sengketa kontrak karena keterbatasan akses hukum. “Kami ingin mereka tidak hanya naik kelas secara ekonomi, tetapi juga paham hak dan kewajibannya di mata hukum,” ujarnya dalam sambutan peresmian.
Kantor hukum yang diresmikan ini akan menyediakan layanan konsultasi gratis secara berkala. Selain itu, organisasi juga berencana menggelar pelatihan hukum dasar bagi komunitas dan pelaku usaha kecil di sekitar Bogor.
Peringatan hari jadi pertama menjadi momentum bagi BAS untuk memperkuat infrastruktur organisasi. Sejak berdiri, LBH dan Lembaga Ekonomi Kreatif BAS aktif memberikan pendampingan di beberapa wilayah, namun belum memiliki sekretariat tetap. Dengan adanya kantor hukum ini, diharapkan layanan bisa lebih terstruktur dan menjangkau lebih banyak warga.
“Kami ingin masyarakat tidak takut datang ke lembaga hukum. Kantor ini buka untuk semua, dari ibu-ibu PKK yang ingin mendirikan koperasi hingga pengusaha muda yang butuh notaris,” tambah perwakilan Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S and Associates.
Kehadiran kantor hukum ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang selama ini mengeluhkan biaya konsultasi hukum yang mahal. Dengan adanya layanan yang lebih terjangkau dan dekat, mereka bisa lebih fokus mengembangkan usaha tanpa khawatir masalah legalitas.
Ke depan, BAS menargetkan untuk membuka layanan serupa di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor. Program ini akan disinergikan dengan dinas terkait agar literasi hukum dan pengembangan ekonomi kreatif berjalan beriringan.