JAKARTA — Hashim menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Nasional Kadin, Kamis (29/10/2026). Menurutnya, sorotan terhadap kondisi fiskal Indonesia selama ini salah alamat.
"Masalah fiskal kita selalu disorot. Indonesia lemah, Indonesia lemah. Indonesia tidak lemah," tegas Hashim di hadapan peserta rakernas.
Rasio Penerimaan Negara 12 Persen, Terpaut Jauh dari Kamboja dan Vietnam
Hashim membeberkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto masih di kisaran 12 persen. Angka itu jauh di bawah Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam 23 persen.
Selisih tersebut, menurut Hashim, menunjukkan potensi besar yang belum berhasil dihimpun pemerintah. Ia menilai ruang fiskal sebenarnya tersedia jika pemungutan berjalan semestinya.
Hashim bahkan menyebut defisit APBN yang mencapai Rp500–600 triliun bisa tertutup apabila pemungutan pajak dan bea cukai berjalan lebih optimal. "Kalau aparat kita bekerja semestinya, kita bisa surplus Rp900 triliun," ujarnya.
Pajak Digital Mulai 9 November 2026, Perbankan dan Fintech Jadi Pemungut
Sebagai solusi, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan ini melibatkan perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk memungut serta menyetorkan pajak dari transaksi digital yang selama ini belum terjangkau sistem perpajakan.
Hashim menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) akan menjadi kunci meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang belum tercatat. "Presiden Prabowo dan Mas Gibran sudah melakukan. Kita mulai dengan digital taxation," katanya.
Bagi dunia usaha, perluasan basis pajak ke transaksi digital berarti arus administrasi baru yang harus disiapkan perbankan dan penyedia layanan fintech. Kadin menempatkan persoalan penerimaan negara sebagai salah satu agenda utama rakernas kali ini.
