CIREBON — Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan memimpin apel Operasi Patuh Lodaya 2026 yang digelar serentak dengan jajaran kepolisian lain. Pelaksanaannya mengedepankan tiga pendekatan sekaligus, yakni preemtif, preventif, dan represif.
“Operasi ini kami laksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026. Tentunya, pelaksanaannya mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan represif secara humanis kepada masyarakat,” ucap Bimantoro, Senin (26/10/2026).
Titik Pengawasan dan Personel Gabungan
Petugas menyasar sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Sasaran pengawasan membentang dari akses masuk wilayah kota hingga ruas jalan di kawasan perkotaan.
Polres Cirebon Kota mengerahkan personel Satuan Lalu Lintas bersama petugas gabungan dari sejumlah instansi. Unsur yang terlibat meliputi Polisi Militer (POM), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Edukasi Jadi Prioritas, Tilang Tetap Berlaku
Selama 14 hari ke depan, Polres Cirebon Kota mengintensifkan pengawasan lalu lintas dengan mengedepankan edukasi dan pencegahan. Pendekatan humanis dipilih agar masyarakat lebih sadar tertib berlalu lintas, bukan sekadar takut sanksi.
Meski begitu, penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam operasi tersebut. Bimantoro menegaskan, polisi akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual maupun sistem elektronik.
Pengendara yang melanggar aturan karena itu tetap terancam sanksi tilang, baik yang ditindak langsung di jalan maupun yang terekam kamera pengawas.
Apa yang Perlu Disiapkan Pengendara
Warga Cirebon yang berkendara selama periode operasi sebaiknya memastikan kelengkapan surat dan kondisi kendaraan. Hal ini menyangkut surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, serta kelayakan kendaraan yang menjadi sasaran pemeriksaan rutin.
Kepatuhan pada rambu dan marka jalan juga menjadi perhatian utama petugas di lapangan. Operasi Patuh Lodaya 2026 berakhir 8 November 2026, dengan evaluasi pelaksanaan dilakukan setelah periode tersebut.
