JAWA BARAT — Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menggelar koordinasi tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan konsesi kepelabuhanan di Pelindo Regional 4 Pantoloan, Palu. Langkah ini mencuat seiring penyesuaian tarif terminal petikemas yang masih mengacu kesepakatan 2018 dan rencana penyatuan konsesi mulai 1 Oktober 2026. Evaluasi menyasar 32 terminal serta 7 anak perusahaan Pelindo yang memerlukan pemantauan berkala.
Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI menurunkan tim ke Pelindo Regional 4 Pantoloan untuk meninjau pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan konsesi kepelabuhanan. Penugasan ini merujuk Surat Tugas Nomor ST-ITJEN I/2-061 Tahun 2026 tanggal 21 September 2026. Widodo Arif Gunawan memimpin tim, didampingi Ari Kusmanto sebagai Pengendali Mutu dan Arthur Michael sebagai Pengendali Teknis, plus empat anggota lain.
Kunjungan berlangsung bersama Kepala KSOP Kelas II Teluk Palu Marcelinus Singki dan Kasie Lala Marvin Arief Yusditira. Agendanya menyentuh sejumlah aspek strategis: evaluasi penyesuaian tarif terminal petikemas, tata kelola konsesi, mekanisme pembayaran dan rekonsiliasi keuangan, hingga penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).
Tarif Terminal Petikemas Masih Pakai Skema 2018
Salah satu bahasan utama adalah penyesuaian tarif pelayanan di Pelabuhan Pantoloan yang hingga kini masih mengacu kesepakatan tahun 2018. Pengajuan penyesuaian sudah dikoordinasikan dengan asosiasi terkait dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Meski begitu, prosesnya belum rampung karena masih memerlukan kelengkapan dokumen dan persetujuan sesuai ketentuan. Evaluasi tarif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha, kebutuhan investasi dan pemeliharaan fasilitas, serta kualitas layanan kepada pengguna jasa.
Dasar perhitungan yang memadai, dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pemenuhan prosedur persetujuan menjadi syarat yang tidak bisa dilewati. Pelindo Regional 4 Pantoloan memandang koordinasi dengan regulator dan asosiasi sebagai bagian dari proses memastikan setiap tahapan pengajuan berjalan tertib.
Konsesi Regional dan Terminal Petikemas Disatukan
Tata kelola konsesi kepelabuhanan juga masuk pembahasan, termasuk rencana penyatuan konsesi Regional dan Pelindo Terminal Petikemas yang mulai diterapkan per 1 Oktober 2026. Perubahan ini diikuti penyesuaian mekanisme pembayaran konsesi dan penguatan rekonsiliasi keuangan secara terpusat.
Rekonsiliasi mencakup 32 terminal dan 7 anak perusahaan yang memerlukan pemantauan berkala. Proses ini berfungsi memeriksa kesesuaian data, kelengkapan dokumen pendukung, dan ketepatan pencatatan, sekaligus mengidentifikasi perbedaan data sejak dini agar bisa ditindaklanjuti lewat mekanisme pengendalian internal.
Dari sisi regulasi, pengelolaan konsesi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang konsesi dan kerja sama bentuk lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan. Penerapan ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan dan status regulasi yang berlaku.
Kontribusi Pelindo ke Negara Rp 7,81 Triliun
Penguatan tata kelola berkaitan erat dengan akuntabilitas kontribusi sektor kepelabuhanan kepada negara. Pada tahun buku 2025, Pelindo melaporkan kontribusi kepada negara sebesar Rp 7,81 triliun yang mencakup pajak, dividen, PNBP, dan pembayaran konsesi.
Angka itu merupakan kontribusi Pelindo secara nasional, bukan nilai khusus PNBP atau konsesi Pelabuhan Pantoloan. Pemisahan konteks ini penting agar pembaca tidak menyimpulkan angka nasional sebagai capaian satu pelabuhan saja.
General Manager Pelindo Regional 4 Pantoloan, Chaerur Rijal, menyatakan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola dan memastikan proses administrasi berjalan seiring kebutuhan operasional pelabuhan.
"Bagi kami, penguatan tata kelola harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keandalan pelayanan pelabuhan. Pengelolaan konsesi, rekonsiliasi keuangan, kelengkapan administrasi, dan keselamatan kerja merupakan aspek yang saling berkaitan dalam mendukung kegiatan operasional yang tertib dan berkelanjutan," ujar Chaerur Rijal.
Ia menambahkan, masukan dan evaluasi dari tim inspektorat menjadi bahan perbaikan proses kerja ke depan.
Bagi pengguna jasa, hasil koordinasi ini menentukan seberapa cepat tarif baru di Pelabuhan Pantoloan bisa berlaku dan seberapa andal layanan bongkar muat di terminal petikemas. Bagi negara, tertibnya konsesi dan rekonsiliasi memastikan penerimaan dari sektor kepelabuhanan tercatat akurat, terutama menjelang penyatuan konsesi pada Oktober 2026.
