BANDUNG — Luas lahan yang terbakar akibat karhutla di Jawa Barat mencapai 416,08 hektare. Dari jumlah itu, Sumedang menyumbang 96,69 hektare, menjadikannya daerah dengan dampak terbesar.
Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat Hardjasasmita, menyebut posisi Sumedang berada di atas daerah lain. "Kabupaten Sumedang tercatat menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak di Jawa Barat, yakni sebanyak 64 kejadian," ujarnya.
Ciamis dan Bandung Menyusul di Posisi Berikutnya
Data BPBD menempatkan Ciamis di urutan kedua dengan 34 kejadian. Bandung menyusul dengan 22 kejadian, lalu Subang 20 kejadian, Majalengka 18 kejadian, Sukabumi 16 kejadian, dan Purwakarta 13 kejadian.
Sebaran karhutla di tujuh kabupaten itu menjadi bagian dari 264 kejadian yang tercatat di seluruh Jawa Barat. Titik api muncul di 137 kecamatan dan 252 desa/kelurahan.
416,08 Hektare Lahan Terbakar di 137 Kecamatan
Total luas lahan yang terbakar sepanjang periode pencatatan mencapai 416,08 hektare. Angka itu dihimpun dari laporan kejadian di tiap kabupaten/kota yang masuk ke BPBD Jabar.
Sumedang kembali menempati posisi teratas untuk luas terbakar, yakni 96,69 hektare. Proporsi itu setara hampir seperempat dari total lahan yang hangus di provinsi tersebut.
Mengapa Sumedang Paling Rentan
Jumlah kejadian dan luas terbakar yang tinggi di Sumedang menunjukkan konsentrasi titik api di wilayah itu. Data BPBD belum merinci penyebab tiap kejadian, tetapi pola sebaran menunjukkan karhutla tidak terpusat di satu kabupaten saja.
Ciamis, Bandung, Subang, Majalengka, Sukabumi, dan Purwakarta turut menyumbang kejadian dalam jumlah signifikan. Tujuh daerah itu menjadi penyumbang terbesar dari total 264 kejadian di Jawa Barat.
Dampak ke Warga di 252 Desa dan Kelurahan
Karhutla menyentuh 252 desa/kelurahan yang tersebar di 137 kecamatan. Warga di wilayah tersebut menghadapi risiko asap, penurunan kualitas udara, dan potensi kerusakan lahan produktif.
BPBD Jabar mencatat data per 13 September 2026. Belum ada keterangan resmi soal proyeksi kejadian hingga akhir tahun atau langkah penanganan lanjutan dari pemerintah provinsi.
