BANDUNG — Kemeriahan panggung musik di Taman Balai Kota Bandung pada Selasa malam (18/8) berlangsung di tengah kondisi fiskal yang tengah mengerut. Pemerintah Kota Bandung menggelar Konser Merah Putih 2026 bertajuk Swara Merdeka untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, namun anggaran ratusan juta rupiah untuk acara satu malam itu memicu pertanyaan publik soal skala prioritas belanja daerah.
Defisit Rp300 Miliar dan Belanja yang Harus Diuji
Pengamat kebijakan publik dari Martadinata Institute, Imam Samudra, menilai persoalan utama bukan terletak pada perayaan kemerdekaan, melainkan pada konteks fiskal ketika kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam kondisi anggaran terbatas, setiap belanja pemerintah seharusnya diuji berdasarkan urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan perspektif tersebut, konser bukan lagi sekadar pertunjukan musik. Ia menjadi bagian dari keputusan pemerintah dalam menggunakan uang yang berasal dari APBD. Ketika ruang fiskal menyempit, keputusan semacam itu semakin penting untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
Daftar Undangan: Pejabat dan Karang Taruna, di Mana Warga?
Sorotan tidak hanya menyangkut besaran anggaran. Komposisi tamu undangan juga patut diperhatikan. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor B/HB.04.15.06/3378-Bagum/VIII/2026, undangan kegiatan tersebut antara lain ditujukan kepada pejabat dinas, camat beserta jajaran kecamatan, lurah beserta jajaran kelurahan, serta ketua Karang Taruna tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bandung.
Daftar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh masyarakat sebagai penerima manfaat APBD benar-benar ditempatkan sebagai subjek dalam kegiatan tersebut. Sebab, kelompok warga yang setiap hari bersentuhan dengan persoalan ekonomi dan pelayanan publik tidak tampak sebagai kelompok utama dalam daftar undangan itu.
Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai di Kota Bandung
Bandung masih menghadapi berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Mulai dari harga pangan, kemacetan, banjir, persoalan kesejahteraan tenaga pendidikan, penghasilan pegawai, hingga pembiayaan pelayanan kesehatan.
Pedagang kecil masih menghadapi persoalan daya beli dan penataan ruang. Pedagang kaki lima masih berhadapan dengan persoalan relokasi dan keberlangsungan usaha. Warga di sejumlah kawasan masih harus berhadapan dengan kemacetan dan persoalan banjir.
Di sektor pendidikan, guru honorer dan tenaga pendidikan lainnya masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Pegawai pemerintah dengan status paruh waktu juga membutuhkan kepastian mengenai penghasilan dan keberlanjutan pekerjaan. Mereka bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan anggaran.
Efisiensi Harus Terlihat dalam Keputusan, Bukan Sekadar Slogan
Kritik terhadap anggaran konser tidak boleh disederhanakan sebagai sikap anti-kemerdekaan. Perayaan HUT Kemerdekaan merupakan bagian dari agenda kebangsaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, hiburan, maupun kegiatan masyarakat.
Tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban menentukan skala prioritas. Ketika kemampuan fiskal terbatas, belanja wajib dan pelayanan dasar semestinya mendapatkan perhatian utama sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang manfaatnya lebih bersifat seremonial.
Di sinilah sense of crisis seorang pemimpin daerah diuji. Efisiensi tidak cukup berhenti sebagai slogan. Efisiensi harus terlihat dalam keputusan anggaran. Jika pemerintah meminta masyarakat dan perangkat daerah melakukan penghematan, maka belanja seremonial seperti konser seharusnya menjadi yang pertama dievaluasi ulang, bukan justru dipertahankan di tengah defisit.
