DEPOK — Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan proyek strategis nasional. Hasil sensus ini, menurut dia, akan dimanfaatkan untuk merumuskan program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat setempat.
Isi Komitmen Bersama Pemkot dan BPS
Penandatanganan piagam dilakukan langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri bersama Kepala BPS Kota Depok. Komitmen ini mencakup beberapa poin penting yang mengikat kedua belah pihak selama proses sensus berlangsung.
Pertama, memastikan pelaksanaan sensus berjalan lancar, aman, dan tepat waktu di seluruh wilayah Depok. Kedua, mengajak seluruh pelaku usaha dan warga untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya. Ketiga, menjaga kerahasiaan data yang dikumpulkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Petugas Sensus Mulai Turun ke Lapangan Juni 2026
Agus Marzuki menjelaskan bahwa pendataan lapangan untuk Sensus Ekonomi 2026 di Kota Depok akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Metode yang digunakan adalah door to door, di mana petugas sensus mendatangi langsung tempat usaha dan rumah warga.
"Mari berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya. Karena, hasil Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran," kata Agus di Depok, Selasa.
Sinergi untuk Data Ekonomi yang Lebih Akurat
Selain sebagai dasar perencanaan, komitmen bersama ini juga bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. BPS dan Pemkot Depok berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan potret ekonomi kota yang utuh.
Data yang terkumpul nantinya tidak hanya digunakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Depok dalam merancang program bantuan, pengembangan UMKM, hingga kebijakan investasi di masa mendatang.
