BANDUNG — Bukan sekadar angka di atas kertas, proyek ambisius pemenuhan gizi nasional ini memiliki panggung utama di Jawa Barat. Dadan menyebut provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu akan menampung ribuan SPPG, menjadikannya poros distribusi dan pelaksana utama program.
Mengapa Jawa Barat Jadi Prioritas?
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Kepadatan penduduk dan tingginya angka anak sekolah serta ibu hamil di Jawa Barat menjadi pertimbangan utama. BGN memproyeksikan ribuan dapur umum atau SPPG akan tersebar di 27 kota dan kabupaten, dari wilayah perkotaan seperti Bandung dan Bekasi hingga pelosok seperti Pangandaran dan Cianjur.
“Kami memetakan kebutuhan berdasarkan data Kementerian Sosial dan Kemendikbudristek. Jawa Barat menjadi prioritas karena dampaknya akan langsung terasa bagi jutaan warga,” ujar Dadan dalam sebuah forum diskusi tertutup pekan lalu.
Anggaran Rp 78 Triliun, Bukan untuk Bangun Fisik
Yang menarik dari skema ini, anggaran sebesar Rp 78 triliun tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan gedung megah. Dadan menegaskan bahwa dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk operasional dan bahan baku pangan lokal.
“Setiap SPPG akan bermitra dengan petani, peternak, dan nelayan setempat. Ini sekaligus menggerakkan ekonomi desa,” jelasnya. Artinya, setiap piring makanan yang disajikan di sekolah atau posyandu akan menjadi rantai ekonomi yang menghidupi warga sekitar.
62 Juta Penerima: Siapa Saja Mereka?
Sasaran program ini tidak hanya anak sekolah. BGN menargetkan ibu hamil, balita, dan lansia dari keluarga kurang mampu juga masuk dalam daftar penerima. Setiap SPPG diperkirakan melayani 3.000 hingga 5.000 jiwa per hari, tergantung pada kepadatan wilayah.
Di Jawa Barat, uji coba telah dilakukan di beberapa titik sejak awal tahun. Hasilnya, kata Dadan, tingkat partisipasi dan kepatuhan warga terhadap program ini cukup tinggi. “Kami belajar dari pilot project di Sukabumi dan Indramayu. Pola distribusi harus disesuaikan dengan kondisi geografis,” tambahnya.
Kesiapan Daerah: Antara Harapan dan Pekerjaan Rumah
Meski persiapan terus berjalan, sejumlah kepala daerah di Jawa Barat masih menunggu petunjuk teknis yang lebih jelas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan tenaga gizi dan juru masak di tingkat desa. BGN sendiri berencana merekrut ribuan tenaga kontrak untuk mengisi pos-pos tersebut.
“Kami sudah siap menyediakan lahan untuk dapur umum, tapi kami perlu kepastian soal alokasi anggaran dari pusat,” ujar seorang pejabat Dinas Pendidikan Jawa Barat yang enggan disebut namanya. Ia berharap koordinasi antara BGN dan pemda bisa berjalan lebih intensif dalam enam bulan ke depan.
Lebih dari Sekadar Program Makan Gratis
Program ini sejatinya bukan sekadar bagi-bagi makanan gratis. Ada target jangka panjang yang lebih besar: menurunkan angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Barat. Data BGN menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di beberapa kecamatan di Jawa Barat masih mengalami kekurangan gizi kronis.
Dengan dimulainya operasi penuh pada Mei 2026, semua mata kini tertuju pada Jawa Barat. Jika berhasil, provinsi ini bisa menjadi model bagi daerah lain. Jika gagal, risikonya bukan hanya anggaran raksasa yang melayang, tapi juga kepercayaan publik yang sulit dipulihkan.
