KUNINGAN — Musyawarah Cabang XIV Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kuningan menetapkan Hilwan Arief sebagai ketua untuk masa bakti 2026–2031. Forum yang digelar di Minara House Kuningan itu juga dihadiri pengurus Gapensi Jawa Barat dan Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani.
Ketua Pelaksana Muscab, Nandang Iskandar, menyebut musyawarah sebagai agenda wajib organisasi yang diatur AD/ART. Selain regenerasi kepengurusan, forum ini menjadi ajang evaluasi, konsolidasi, dan pengukuhan komitmen pengurus.
Mandat yang diterima Hilwan datang bersama catatan kelam dunia usaha jasa konstruksi di Kuningan. Jumlah anggota Gapensi setempat menyusut, dan ia menyebut kondisi itu sebagai cerminan langsung kesulitan yang dialami para kontraktor.
Persyaratan administrasi dan sertifikasi yang makin kompleks disebut sebagai beban utama. Ditambah biaya operasional tinggi dan peluang mendapatkan pekerjaan yang semakin sempit. Sebagian kontraktor memilih meninggalkan profesi karena tidak lagi mampu bertahan.
"Regulasi yang keluar, syarat untuk badan usaha saja biayanya besar. Sekarang ada LSBU, ada SKK, sertifikat keahlian. Itu mengeluarkan cost besar, sementara pekerjaan belum tentu didapat," ungkap Hilwan.
Ia merinci kewajiban yang harus ditanggung penyedia jasa: sertifikasi badan usaha melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), hingga pemenuhan tenaga ahli. Semua itu menuntut pengeluaran besar sebelum proyek didapat.
Hilwan meminta pemerintah daerah memberi ruang lebih besar kepada pelaku usaha lokal. Melibatkan pengusaha setempat, menurutnya, membuat perputaran ekonomi tetap terjadi di Kuningan.
Permintaan itu bukan tanpa dasar. Ketua Gapensi Jawa Barat, kata Hilwan, telah menyampaikan ketentuan bahwa pekerjaan bernilai Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar ke bawah wajib melibatkan orang lokal.
"Kami berharap ketentuan itu bisa menjadi acuan pemerintah daerah," ucapnya.
Ia menegaskan tidak bermaksud membatasi kontraktor luar daerah berkiprah di Kuningan. Pengadaan tetap harus berpegangan pada peraturan perundang-undangan, dengan ruang adil bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan.
Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mendukung pelaksanaan Muscab sekaligus mengingatkan pengurus baru soal komunikasi dengan pemerintah. Koordinasi dinilai penting agar organisasi tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah.
"Semoga Gapensi mampu menjadi mitra kerja sekaligus mitra pembangunan, yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Kuningan," kata Tuti.
Bagi pengurus periode baru, pekerjaan rumah sudah menumpuk: menahan laju penyusutan anggota, memperjuangkan akses proyek bagi kontraktor lokal, dan menjaga agar jasa konstruksi Kuningan tidak makin ditinggalkan pemilik usahanya sendiri.