PURWAKARTA — Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta Hendra Fadly Supratman menjelaskan bahwa SIDALI merupakan bagian dari penguatan tata kelola data spasial berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut pria yang akrab disapa Kang Ucok itu, data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
SIDALI dirancang sebagai single source of truth, yakni satu sumber rujukan data yang konsisten dan dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Kondisi geografis Kabupaten Purwakarta menjadi latar pengembangan sistem ini. Wilayahnya mencakup kurang lebih 92.038 hektare dengan karakteristik beragam, dari kawasan pegunungan di bagian selatan hingga area yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Karakter tersebut menyimpan potensi sekaligus tantangan, seperti ancaman tanah longsor, banjir, hingga persoalan sampah di kawasan perkotaan. Selama ini informasi terkait persoalan itu masih tersebar di sejumlah perangkat daerah.
Data tata ruang dikelola perangkat daerah terkait pekerjaan umum dan tata ruang, data persampahan serta kualitas lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup, sementara informasi kebencanaan menjadi kewenangan BPBD. SIDALI diharapkan menghubungkan berbagai sumber informasi tersebut tanpa harus mengganti sistem sektoral yang sudah berjalan.
"Ketika data belum terhubung secara optimal, koordinasi dan verifikasi informasi membutuhkan waktu lebih lama. Padahal, dalam kondisi darurat, informasi yang akurat dan cepat sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat di lapangan," ujar Hendra.
Secara teknis, SIDALI dikembangkan sebagai lapisan integrasi yang menghubungkan berbagai sumber data melalui mekanisme Application Programming Interface (API). Sistem ini mengacu pada kebutuhan standar layanan geospasial dari Open Geospatial Consortium (OGC).
Melalui Dashboard SIDALI Versi 1.0, pimpinan daerah dan perangkat daerah dapat memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih komprehensif. Setidaknya ada tiga kelompok informasi yang menjadi bagian dari integrasi:
Seluruh informasi tersebut perlu dilengkapi dengan sumber data dan waktu pemutakhiran yang jelas agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Hendra menegaskan, transformasi digital bukan sekadar menambah perangkat teknologi atau membuat aplikasi baru. Menurutnya, transformasi harus mampu memperkuat kolaborasi, menyelaraskan standar data, serta membangun mekanisme berbagi informasi secara berkelanjutan.
"Efektivitas dashboard tidak cukup hanya diukur dari banyaknya data yang ditampilkan. Kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta kemudahan informasi untuk dipahami juga menjadi faktor utama," tutur Kang Ucok.
Keberhasilan SIDALI tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Dukungan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta keamanan informasi menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pengembangan SIDALI perlu didukung penguatan regulasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD), termasuk mekanisme berbagi data spasial antarperangkat daerah. Pembentukan Task Force Spasial Daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Keberadaan data steward di setiap perangkat daerah juga diperlukan guna memastikan kualitas, validitas, konsistensi, serta pemutakhiran data berjalan secara bertanggung jawab. Dengan begitu, SIDALI tidak berhenti sebagai dashboard, tetapi menjadi fondasi tata kelola data spasial Purwakarta yang berkelanjutan.