BANDUNG — Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Selain Listyo Sigit Prabowo, dua nama lain yang ditetapkan adalah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan sepanjang 2025–2026.
Ijang Faisal, akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung, menilai penetapan tersangka itu tidak bisa dipandang sebagai perkara pidana semata. Menurut dia, kasus tersebut menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar soal relasi kuasa dan penyalahgunaan kewenangan.
"Kasus ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni hubungan antara kekuasaan, loyalitas politik, penyalahgunaan kewenangan, dan masa depan supremasi hukum di Indonesia," tulis Ijang dalam artikelnya.
Dalam negara demokrasi, penyadapan tanpa dasar hukum melemahkan kebebasan warga negara, perlindungan privasi, dan integritas pemerintahan. Risiko itu kian besar ketika sasarannya adalah Presiden Republik Indonesia.
Ijang menyoroti bahwa instrumen negara yang semestinya melindungi kepentingan publik berpotensi disalahgunakan untuk tujuan tidak sah. Pertanyaan kuncinya bukan cuma siapa yang menyadap, melainkan untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan dan siapa yang memperoleh manfaat.
Menurut dia, penyidikan perlu menjawab apakah dugaan penyadapan merupakan tindakan individual, penyalahgunaan kewenangan sekelompok pejabat, atau bagian dari pola hubungan kekuasaan yang lebih luas.
Ijang menilai dimensi politik dalam perkara ini sulit diabaikan, terutama hubungan historis antara Listyo Sigit Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Perjalanan karier Listyo disebut memiliki kedekatan dengan lingkar pemerintahan Jokowi.
Namun ia menegaskan hubungan politik tersebut harus dipahami sebagai pintu masuk untuk mengajukan pertanyaan kritis. Relasi itu, kata dia, bukan bukti bahwa Jokowi memerintahkan atau mengetahui penyadapan.
"Keberadaan jaringan politik tidak otomatis membuktikan adanya persekongkolan pidana," tulis Ijang.
Dalam perspektif komunikasi politik, kekuasaan tidak hanya bekerja lewat jabatan formal. Kekuasaan juga beroperasi melalui jaringan kepercayaan, hubungan patronase, loyalitas personal, dan distribusi informasi strategis. Karena itu, pergantian pemerintahan tidak selalu langsung mengakhiri pengaruh politik rezim sebelumnya.
Ijang mengutip pemikiran Michel Foucault soal hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam konteks negara modern, penguasaan informasi bisa menjadi sarana pengawasan sekaligus pengendalian.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional, menurut dia, tidak cukup dilihat dari aspek teknis perangkat komunikasi. Persoalannya juga menyangkut kemungkinan penyalahgunaan informasi sebagai instrumen kekuasaan.
Jika penyadapan dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah, muncul pertanyaan tentang tujuan pengumpulan informasi tersebut. Apakah untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan lain yang belum terungkap.
Ijang menegaskan jawaban atas pertanyaan itu harus dibuktikan lewat bukti digital, alur perintah, penggunaan hasil sadapan, dan pemeriksaan pihak-pihak relevan. Publik berhak memperoleh penjelasan memadai sepanjang tidak mengganggu penyidikan dan keamanan negara.
Ia juga mengingatkan agar penyidik tidak ragu menindaklanjuti bila ada bukti mengarah ke pihak lain, termasuk mantan pejabat negara. Sebaliknya, jika bukti tidak ditemukan, negara wajib menjaga hak dan kehormatan pihak yang dikaitkan dengan perkara.
"Kritik politik boleh tajam, tetapi kesimpulan hukum harus tetap bertumpu pada pembuktian," tulis Ijang.