PURWAKARTA — Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Purwakarta, H. Syamsi Mufti, menyatakan pencabutan izin operasional KBIHU Al-Fatah sudah berkekuatan penuh sejak tanggal ditetapkan. Konsekuensinya, lembaga tersebut tidak lagi punya dasar hukum untuk membimbing jemaah haji maupun umrah.
“Keputusan pencabutan izin operasional ini secara resmi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 9 Oktober 2026. Seiring dengan berlakunya keputusan tersebut, KBIHU Al-Fatah diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan bimbingan kepada jemaah haji maupun umrah tanpa terkecuali,” kata Syamsi.
KMHU Nomor KEP-37/BN/2026 menyatakan KBIHU Al-Fatah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Keputusan itu ditetapkan 9 Oktober 2026, lalu diturunkan ke tingkat daerah lewat pencabutan plang di Kantor KBIHU Al-Fatah.
Plang dicabut pada Selasa (27/10/2026) di Kampung Cilangkap, Desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru. Pencabutan plang menandai berakhirnya operasional lembaga bimbingan yang dipimpin H. Nasir tersebut di Purwakarta.
Kemenhaj Purwakarta menuntut KBIHU Al-Fatah menyelesaikan pengembalian hak-hak jemaah haji tahun ini. Syamsi menegaskan tidak boleh ada pihak yang dirugikan akibat sanksi administratif tersebut.
“Di samping itu, KBIHU Al-Fatah juga dituntut untuk segera menyelesaikan proses pengembalian hak-hak jemaah haji di tahun ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Kewajiban itu berlaku bagi jemaah yang sedang dibimbing pada tahun berjalan. Kemenhaj Purwakarta menekankan penyelesaian hak jemaah menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sanksi.
Syamsi mengingatkan seluruh KBIHU di Kabupaten Purwakarta agar menjalankan fungsi utama sebagai pembimbing dan pendamping jemaah. Layanan ibadah haji, katanya, tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan umat.
“Kami ingin penyelenggaraan haji dikelola dengan integritas dan tanggung jawab. KBIHU di Purwakarta selama ini telah menjalankan tugas pembinaan jemaah dengan baik. Kami tidak ingin ulah beberapa oknum menciptakan stigma negatif terhadap KBIHU yang selama ini berkomitmen mendampingi dan melayani jemaah dengan sungguh-sungguh,” ucapnya.
Pernyataan itu menyoroti kekhawatiran munculnya stigma terhadap KBIHU yang selama ini beroperasi sesuai aturan. Kemenhaj Purwakarta memisahkan kasus Al-Fatah dari lembaga bimbingan lain yang dinilai berkomitmen.
Kantor Kemenhaj Kabupaten Purwakarta akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah. Pengawasan diarahkan untuk memastikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan hak-hak jemaah.
“Kami terus berkomitmen memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji guna mencegah terulangnya kasus serupa serta memastikan seluruh jemaah memperoleh pelayanan yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan,” pungkas Syamsi.
Penguatan pengawasan menyasar seluruh penyelenggara di Purwakarta, bukan hanya KBIHU Al-Fatah. Langkah itu menjadi tindak lanjut atas keputusan pencabutan izin yang telah ditetapkan pemerintah pusat.