BANDUNG — Pelantikan di Gedung Sate Bandung, Jumat (23/10/2026), langsung diikuti pernyataan program oleh dr. Asep Surya Atmaja. Dokter yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bekasi ini menyatakan tidak boleh ada lagi warga yang kesulitan berobat karena terbentur biaya.
Dua program prioritas dicanangkan: kesehatan gratis bagi seluruh warga dan pembangunan infrastruktur dasar. Asep juga akan melanjutkan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera yang dirintis Ade Kuswara Kunang.
Pemkab Bekasi mengejar status Universal Health Coverage Prioritas pada bulan depan. Status itu menjadi syarat agar warga bisa langsung dilayani di puskesmas maupun klinik terdekat hanya dengan menunjukkan KTP.
"Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas," ujar Asep.
Untuk cakupan penuh, Asep menargetkan seluruh warga masuk BPJS Kesehatan atau KIS pada 2027. Ia menyampaikan hal itu usai pelantikan.
"Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien yang harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau KIS," tegasnya.
Penataan wilayah dan penertiban bangunan liar menjadi pekerjaan rumah lain di Kabupaten Bekasi. Asep menekankan bupati harus berani, namun tetap humanis.
"Bupati harus berani, tetapi harus persuasif dulu. Saya tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan kehujanan, ketika lapar kelaparan. Itu juga menjadi beban pemerintah," katanya.
Setiap penertiban wajib didahului negosiasi dan komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tengah warga terdampak.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron mendukung penuh langkah Asep. Ia menilai arahan Gubernur Jawa Barat soal fokus infrastruktur dasar, sekolah, dan puskesmas harus menjadi catatan prioritas.
"Masukan-masukan tadi menjadi refleksi. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan," kata Ade Sukron.
Dukungan legislatif itu memberi ruang bagi Pemkab Bekasi untuk mengeksekusi dua program prioritas. Tahap terdekat adalah pengurusan status UHC Prioritas bulan depan, sebelum target cakupan kesehatan penuh pada 2027.