BEKASI — Rapat paripurna pengumuman pengangkatan Wakil Bupati Bekasi menjadi Bupati Bekasi digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (16/10/2026). Forum itu menjadi penanda bahwa proses pengisian kursi nomor satu di Pemkab Bekasi telah masuk tahapan administratif.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyebut pihaknya telah menuntaskan seluruh tahapan administrasi setelah menerima surat pemberitahuan pemberhentian Wakil Bupati. Tahapan itu berjalan dari rapat pimpinan, rapat Badan Musyawarah, hingga rapat paripurna.
“Alhamdulillah, dari jangka waktu 10 hari kita sudah bisa lebih cepat. Itu bukti bahwa kami bersinergi dengan pemerintah daerah," ujar Ade dalam rapat paripurna.
Surat yang dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Senin (19/10/2026) memuat dua permohonan terpisah. Pertama, pemberhentian Asep Surya Atmaja dari jabatan Wakil Bupati Bekasi. Kedua, pengusulan Asep sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030.
Ade menegaskan DPRD hanya menjalankan kewenangan pengusulan, bukan menetapkan. Pengesahan akhir tetap melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku, dari Pemprov Jabar hingga Kementerian Dalam Negeri.
“Semoga setelah surat ini kita kirimkan, proses selanjutnya juga tidak membutuhkan waktu lama karena berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Asep Surya Atmaja meminta jajaran Pemkab Bekasi, DPRD, dan Forkopimda menjaga sinergi selama proses pengangkatan berlangsung. Pelayanan publik dan pembangunan daerah, menurutnya, tidak boleh terhenti oleh tahapan administrasi.
“Roda pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga, dan pembangunan daerah harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan,” ujar Asep.
Ia juga memastikan arah pembangunan Pemkab Bekasi tidak berubah. Visi, misi, dan program yang sudah direncanakan akan dilanjutkan hingga akhir masa jabatan 2025–2030.
Pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi belum masuk pembahasan resmi. Asep menyerahkan urusan itu kepada partai politik pengusung dan partai koalisi untuk dibahas secara internal.
“Untuk Wakil Bupati, kita jalani sambil berjalan. Nanti saya serahkan ke partai pengusung dan partai koalisi untuk membahasnya secara internal,” tuturnya.
Menurut Ade Sukron, DPRD baru akan menindaklanjuti setelah Bupati definitif mengusulkan nama calon sesuai mekanisme. Tahapan berikutnya mencakup pembentukan panitia dan pemilihan di DPRD.
Seluruh rangkaian proses diarahkan agar pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bekasi berjalan tertib. Pemkab dan DPRD menyatakan komitmen menjaga kesinambungan pelayanan publik sampai masa jabatan berakhir.