BOGOR — Target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang tertuang dalam APBN 2027 tidak akan tercapai tanpa lonjakan investasi. Josua Pardede menyebut pertumbuhan investasi harus menyentuh kisaran 10-12 persen, jauh di atas realisasi triwulan I dan II yang masih single digit, masing-masing 6,87 persen dan 5,53 persen.
Proyeksi Bank Permata sendiri menempatkan pertumbuhan ekonomi 2027 sekitar 5,22 persen. Angka itu berada di bawah asumsi pemerintah, sehingga arah kebijakan fiskal tahun depan menjadi taruhan.
Josua menegaskan konsumsi rumah tangga tetap penopang utama pertumbuhan, tetapi perannya tidak cukup menutup selisih menuju 6 persen. Menurutnya, pemerintah harus mendorong investasi secara agresif.
"Dan pertumbuhan investasinya harus mencapai sekira 10-12 persen," kata Josua dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor pada 1-3 Oktober 2026.
Tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan, kata Josua, sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta. Termasuk peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek Danantara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi.
Menurut penilaian Josua, APBN 2027 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran.
Ia juga mengingatkan risiko APBN 2027 perlu diperhatikan karena ruang terhadap guncangan tidak terlalu besar. Asumsi APBN menggunakan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9 persen, serta ICP USD75 per barel.
Analisis sensitivitas yang dipaparkan Josua menempatkan harga minyak sebagai salah satu variabel fiskal paling sensitif. Kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diprakirakan memperburuk saldo APBN sekitar Rp8,5 triliun.
Tekanan lain datang dari imbal hasil SBN 10 tahun. Kenaikan 0,1 poin persentase menambah tekanan fiskal sekitar Rp1,8 triliun.
Josua menyebut ketiga hal tersebut mesti menjadi perhatian pemerintah untuk diantisipasi.
Dengan defisit dasar yang sudah berada di 2,40 terhadap PDB, Josua menilai pemerintah perlu menjaga bantalan fiskal. Bantalan itu dibutuhkan untuk menghadapi risiko pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, maupun biaya pembiayaan global.
"Dengan defisit dasar sudah berada di 2,40 terhadap PDB, pemerintah perlu menjaga bantalan fiskal. Bantalan fiskal itu untuk menghadapi risiko pelemahan rupiah, kenaikan harga energi maupun biaya pembiayaan global," ujar Josua menutup penjelasannya.
Bagi pelaku usaha di daerah, sinyal ini berarti ruang fiskal pemerintah untuk memberi insentif tambahan tidak selebar yang diasumsikan. Perbaikan iklim investasi di level pusat dan daerah menjadi penentu apakah target 6 persen bisa dikejar atau hanya bertahan di kisaran 5 persen.