CIREBON — Pemprov Jabar menaikkan target kepesertaan program perlindungan sosial dari sekitar 1 juta pekerja menjadi 4 juta pekerja pada 2027. Kelompok yang dibidik mencakup petani, nelayan, dan pekerja informal yang selama ini belum sepenuhnya masuk jaring pengaman sosial daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut nelayan pesisir sebagai salah satu prioritas perluasan. Wilayah yang disebut mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan seluruh kawasan pantai utara Jawa Barat.
Sebelum memperluas cakupan, Pemprov Jabar akan memperkuat pendataan nelayan terlebih dahulu. Data itu dipakai untuk menentukan kelompok penerima perlindungan sekaligus memastikan program menjangkau pekerja secara lebih luas.
Dedi meminta Dinas Kelautan segera menyiapkan data yang memadai. Instruksi itu disampaikannya saat berada di Cirebon, Kamis (17/9/2026).
"Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, kepala Dinas Kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai," kata Dedi.
Menurut Dedi, pembiayaan perlindungan dapat ditanggung Pemprov Jabar dan dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten maupun kota. Skema itu diarahkan memperluas akses perlindungan bagi pekerja di sektor informal.
Pembagian beban anggaran antara provinsi dan daerah menjadi kunci karena jumlah peserta yang dibidik naik empat kali lipat. Tanpa dukungan kabupaten dan kota, perluasan berisiko berjalan lambat.
Perlindungan dalam program tersebut mencakup jaminan kesehatan sesuai ketentuan. Bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, tersedia santunan dan perlindungan.
Jika peserta meninggal dunia, manfaat dapat diberikan kepada keluarga. Salah satunya berupa beasiswa bagi anak hingga menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
Rangkaian manfaat itu menyasar pekerja informal yang selama ini menanggung risiko kerja sendiri. Nelayan, misalnya, menghadapi cuaca dan kecelakaan di laut tanpa jaminan tetap.
Kawasan pantai utara Jawa Barat memiliki populasi nelayan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Jumlahnya menjadikan pantura sebagai wilayah dengan kebutuhan pendataan paling besar.
Pemprov Jabar belum merinci jumlah nelayan per daerah yang akan masuk program. Pendataan yang tengah disiapkan Dinas Kelautan akan menentukan besaran penerima manfaat di tiap wilayah.
Target 4 juta pekerja pada 2027 berlaku untuk seluruh kelompok, bukan hanya nelayan. Petani dan pekerja informal lain masuk dalam cakupan yang sama.