JAWA BARAT — Angka itu bukan kecil. Namun sejumlah kalangan menilai kebijakan ini perlu diuji ulang, bukan hanya dari sisi keberpihakan kepada pelaku usaha, melainkan juga dari tata kelola, keberlanjutan sumber daya, keadilan ekonomi, dan kesesuaiannya dengan rezim perdagangan internasional.
Alokasi BBM harga khusus untuk kapal perikanan di atas 30 GT ditetapkan sekitar 398 ribu kiloliter sampai akhir 2026. Selisih harga dengan harga keekonomian sekitar Rp3.600 per liter.
Jika seluruh kuota terserap, dukungan negara bisa mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Pemerintah belum memerinci berapa yang benar-benar terserap hingga kini, kapal mana saja yang menerima, dan berapa nilai dukungan per kapal.
Pertanyaan utama kebijakan ini bukan sekadar besar anggarannya, tetapi siapa yang memperoleh manfaat terbesar. Apakah nelayan dan pekerja perikanan, pemilik kapal, industri pengolahan, atau seluruh rantai ekonomi perikanan?
Setiap rupiah subsidi berasal dari ruang fiskal yang juga dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pesisir, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan subsidi selalu membawa konsekuensi distribusi.
Penerimaan negara dari sektor perikanan (PNBP) perlu dibaca sebagai bagian dari hubungan yang lebih besar antara negara, pelaku usaha, daerah pesisir, dan sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan jutaan masyarakat.
Jika kebutuhan BBM harga khusus tidak terserap sesuai perkiraan, pemerintah semestinya tidak hanya bertanya mengapa serapan rendah. Desain kebijakannya sejak awal juga perlu dievaluasi.
Subsidi yang baik bukan subsidi yang besar anggarannya, melainkan yang tepat sasaran, transparan, terukur manfaatnya, dan mampu menghasilkan perubahan struktural bagi penerima manfaat. Negara jangan sampai menyiapkan anggaran besar berdasarkan proyeksi kebutuhan, sementara pola konsumsi di lapangan berbeda.
Dunia perikanan Indonesia sedang menghadapi tantangan produktivitas, efisiensi armada, keselamatan pelayaran, keberlanjutan sumber daya ikan, kepatuhan regulasi, dan tekanan pasar global yang menuntut praktik perikanan bertanggung jawab.
Subsidi energi idealnya tidak berhenti pada menurunkan biaya operasional kapal. Ia semestinya menjadi bagian dari strategi transformasi armada perikanan menuju sistem yang lebih efisien, produktif, aman, terlacak, dan berkelanjutan.
Kebijakan nasional tidak lagi berdiri sepenuhnya di ruang domestik. Perkembangan aturan perdagangan dan subsidi perikanan internasional membuat setiap dukungan negara perlu dirancang dengan memperhatikan komitmen dan konsekuensinya.
Subsidi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif politik domestik sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha. Ia juga harus diuji dari perspektif tata kelola, keberlanjutan sumber daya, keadilan ekonomi, serta kesesuaiannya dengan rezim perdagangan dan perikanan internasional.
Pemerintah perlu membuka data secara lebih transparan: berapa alokasi BBM, berapa yang benar-benar terserap, kapal mana yang menerima, berapa nilai dukungan per kapal, berapa kontribusi PNBP-nya, serta apa dampaknya terhadap produksi, tenaga kerja, pendapatan nelayan, dan ekonomi wilayah pesisir.
Wacana agar sebagian manfaat ekonomi sektor perikanan kembali lebih nyata kepada daerah pesisir juga patut dibicarakan terbuka. Daerah yang menjadi lokasi penangkapan, pendaratan, perdagangan, dan pengolahan ikan semestinya merasakan manfaat pembangunan secara lebih konkret.
Bukan berarti penerimaan negara dibagikan secara sederhana dan merata ke setiap daerah. Yang lebih penting adalah memastikan industri perikanan menghasilkan efek berganda nyata: pelabuhan berkembang, rantai dingin tumbuh, tenaga kerja terserap, usaha kecil bergerak, dan masyarakat pesisir memperoleh ruang ekonomi lebih luas.
Informasi lengkap mengenai alokasi, syarat penerima, dan mekanisme penyaluran BBM harga khusus untuk kapal perikanan dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina. Masyarakat pesisir diimbau waspada terhadap pihak yang menjanjikan kuota atau mempercepat penyaluran dengan memungut biaya.