JAWA BARAT — "Kita setiap bayar Rp 40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita," ujar Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai risiko gagal bayar yang dapat membebani kinerja bank-bank pelat merah. Purbaya, yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), memahami betul konsekuensi kredit bermasalah terhadap kesehatan industri keuangan nasional.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pembangunan Kopdes Merah Putih menciptakan kredit macet di perbankan BUMN. Ia menyebutkan ada mekanisme khusus yang sedang disiapkan untuk menjamin kelancaran penagihan kewajiban tersebut, meski enggan merinci lebih lanjut.
"Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan," terang Purbaya.
Pernyataan ini penting bagi investor pemegang saham bank BUMN. Jika program Kopdes berjalan tanpa gangguan pembayaran, risiko kredit sektor perbankan tetap terjaga dan laba bersih tidak akan tergerus oleh penambahan pencadangan (provisi).
Untuk meyakinkan pasar, Purbaya membeberkan posisi kas negara saat ini yang berada di level yang sangat aman. Dana tunai yang tersedia mencapai lebih dari Rp 500 triliun, jauh di atas kebutuhan kewajiban tahunan program Kopdes.
"Pokoknya ada Rp 510 triliun lebih cash-nya sekarang. Kalau dibilang uang saya Rp 8,1 triliun, ya nggak. Sudah disiapkan kok Rp 40 triliun," jelas Purbaya.
Dibandingkan dengan total kewajiban cicilan Rp 40 triliun per tahun, posisi kas pemerintah tersebut memberikan ruang fiskal yang longgar. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memiliki daya bayar kuat dan program Kopdes tidak akan mengganggu stabilitas APBN untuk kebutuhan belanja prioritas lainnya.
Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi. Skema pembiayaannya melibatkan penyaluran kredit dari himpunan bank BUMN (Himbara) sebagai sumber dana utama.
Dengan jaminan pembayaran rutin dari pemerintah, bank-bank BUMN yang terlibat dapat mengelola likuiditasnya dengan lebih terukur. Artinya, kebutuhan dana untuk membiayai Kopdes tidak akan mengurangi ruang kredit ke sektor lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ataupun korporasi.