Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengerahkan sekitar 300 personel untuk mengamankan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 18 Oktober 2026. Pengamanan diperketat menyusul penerapan sistem pemilihan berbasis teknologi informasi (IT) yang kali pertama digunakan, sekaligus mengantisipasi terulangnya insiden pembakaran pada periode sebelumnya.
CIANJUR — Polres Cianjur menyiagakan dua pertiga dari total kekuatan personelnya untuk mengawal Pilkades serentak yang akan berlangsung 18 Oktober 2026. Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi menyebut jumlah tersebut masih bersifat sementara dan dapat bertambah seiring dinamika lapangan menjelang hari pemungutan suara.
"Kami mengerahkan dua per tiga dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur atau sebanyak 300 personel, di mana jumlah tersebut dapat berubah karena kami masih melihat perkembangan," kata Alexander di Cianjur, Senin.
Perhatian khusus tahun ini diarahkan pada ancaman kejahatan siber. Sebab, Pilkades 2026 menjadi yang pertama di Cianjur menggunakan sistem digital penuh, mulai dari perangkat pemungutan suara hingga proses rekapitulasi.
Polres Cianjur telah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jabar untuk memastikan keamanan sistem dan perangkat keras yang dipakai. Asesmen menyeluruh dilakukan terhadap orang yang terlibat, peralatan, hingga kemungkinan celah pada tablet, flashdisk, dan sistem pemungutan suara digital.
Langkah ini diambil berkaca pada pengalaman Pilkades sebelumnya yang diwarnai sejumlah pelanggaran serius. "Pengamanan yang dilakukan mencakup keseluruhan karena berkaca pada pilkades sebelumnya yang sempat terjadi berbagai aksi termasuk pembakaran, suap, pemberian pengaruh sampai dengan manipulasi suara," ujarnya.
Selain gangguan teknis pada sistem digital, aparat mewaspadai praktik politik uang dan manipulasi hasil suara yang kerap muncul di momen pemilihan kepala desa. Potensi keributan langsung di tempat pemungutan suara juga tetap menjadi prioritas pengamanan fisik.
Penempatan personel akan difokuskan di sejumlah desa yang dinilai rawan. Total tercatat 47 desa di Cianjur menggelar Pilkades serentak pada pertengahan Oktober, dengan penyesuaian jadwal untuk menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempersiapkan skema digital.
Untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum, Polres Cianjur membentuk posko Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang sekretariatnya berada di Mapolres Cianjur. Posko ini dirancang mempercepat koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi ketika ditemukan pelanggaran selama tahapan hingga pelaksanaan pemilihan.
Masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kecurangan dapat datang langsung ke posko atau memanfaatkan call center 110. Kehadiran posko ini diharapkan menjadi saluran cepat bagi warga yang menemukan praktik curang di lapangan, sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif selama Pilkades digital berlangsung.