BANDUNG — Proyek raksasa pengaman pesisir utara Jawa dinilai tidak bisa ditunda lagi. Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII), Habibie Razak, menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa merupakan sebuah keharusan yang harus segera dieksekusi untuk menjawab ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim yang kian nyata.
Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela Seminar Nasional bertajuk "The Giant Sea Wall of Java's Northern Coast: Advancing Coastal Resilience and National Economic Growth" yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kota Bandung, Sabtu (29/8). Menurutnya, kajian komprehensif mengenai urgensi pembangunan infrastruktur raksasa ini sudah banyak dilakukan di sepanjang Pantura Jawa.
"Studinya kan sudah banyak dilakukan di Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan ini menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan segera," katanya kepada wartawan di lokasi acara.
Lebih lanjut, Habibie menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal, khususnya para insinyur dalam negeri, untuk terlibat langsung dalam proyek mega struktur tersebut. Ia menegaskan keterlibatan itu bukan sekadar sebagai pekerja, melainkan mampu memegang kendali mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi konstruksi.
Melalui seminar ini, ia ingin menyiapkan future ready engineers yang memiliki kapabilitas mumpuni. Dengan begitu, proyek yang diprediksi menjadi salah satu infrastruktur terbesar di Indonesia ini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kontraktor asing.
"Sehingga kalau mereka bisa menyelenggarakan dan memimpin proyek besar ini, kenapa harus dieksekusi oleh kontraktor lain. Jadi paling tidak ada skema konsorsium, di mana tetap BUMN konstruksi kita dan kontraktor nasional kita terlibat sebagai leader," ujarnya.
Ditempat yang sama, Wakil Kepala I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Unpar, Darwin Trisna Djajawinata, menambahkan bahwa proyek ini bukan hanya sekadar wacana. Ia mengungkapkan, pembangunan Giant Sea Wall telah masuk dalam program kerja prioritas nasional yang disampaikan presiden dalam nota keuangan.
Hal ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk merealisasikan proyek tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, kata dia, antisipasi anggaran telah mulai disiapkan dan tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan serta Bappenas.
"Karena presiden dalam penyampaian nota keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ini (Giant Sea Wall) masuk ke dalam program kerja prioritas nasional. Jadi sampai dengan tahun 2029 sudah ada antisipasi anggaran yang disiapkan, yang sekarang memang sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas," ungkapnya.
Keberadaan tanggul laut raksasa ini diharapkan tidak hanya menjadi tameng dari ancaman bencana hidrometeorologi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat pesisir yang selama ini rentan terhadap abrasi dan rob diharapkan bisa mendapatkan dampak positif dari hadirnya infrastruktur tersebut, baik dari sisi keselamatan maupun peluang ekonomi baru di kawasan pesisir.