JAWA BARAT — Keputusan setoran itu, menurut Purbaya, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dana sebesar itu nantinya akan dicatat sebagai komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Angka ini menjadi sorotan karena melampaui realisasi dividen BUMN yang biasa diterima pemerintah sebelum perusahaan-perusahaan pelat merah dialihkan ke Danantara. Purbaya menyebutkan, rata-rata setoran dividen BUMN pada periode sebelumnya hanya berkisar Rp90 triliun per tahun.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi," ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat.
Lonjakan setoran ini menjadi sinyal bahwa efisiensi dan pengelolaan aset BUMN yang dilakukan Danantara mulai membuahkan hasil. Sebelumnya, dividen BUMN masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), namun setelah amandemen UU BUMN tahun lalu, aliran dana tersebut dialihkan melalui Danantara.
Dengan tambahan pemasukan ini, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Purbaya menjelaskan, setoran dari Danantara akan ikut menahan pelebaran defisit APBN yang tahun ini diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Di antaranya itu (menjaga defisit APBN). Juga untuk cadangan kalau kami perlu pengeluaran lebih yang tak terduga," tuturnya.
Dana segar tersebut juga berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer) jika pemerintah mendadak membutuhkan anggaran untuk kebutuhan mendesak di luar perkiraan.
Meski setoran kali ini terbilang besar, Purbaya belum bisa memastikan apakah kebijakan serupa akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 dengan target PNBP yang lebih konservatif, yakni Rp517,4 triliun—terkoreksi sekitar 10 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp575,1 triliun.
Adapun defisit RAPBN 2027 dirancang lebih ketat di angka Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Artinya, pemerintah tetap berhati-hati dalam menyusun asumsi pendapatan meski kinerja BUMN menunjukkan perbaikan.
Kenaikan setoran Danantara ini menjadi indikator awal bahwa konsolidasi BUMN di bawah satu atap investasi mulai memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara, sekaligus memperkuat posisi fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.