JAWA BARAT — Anggota DPRD DKI Jakarta menilai keputusan menghapus atau mempertahankan jalur sepeda tidak bisa dilakukan secara serampangan. Rany Mauliani menegaskan bahwa setiap ruas jalan memiliki karakteristik dan tingkat permasalahan yang berbeda, sehingga solusinya pun tidak bisa disamaratakan.
"Kalau untuk tanggapan sebagai DPRD, saya sarankan posisinya tidak sekadar dipertahankan atau dihapus, tetapi dievaluasi berdasarkan fungsi dan kondisi masing-masing ruas," ujar Rany kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).
Menurut Rany, persoalan mendasar yang selama ini terjadi bukanlah keberadaan infrastruktur itu sendiri, melainkan lemahnya penegakan aturan di lapangan. Ia menyoroti banyaknya kendaraan bermotor yang nekat melintas di jalur khusus tersebut, bahkan menjadikannya tempat parkir liar.
"Yang paling penting, kalau jalur sepeda tetap dipertahankan, pengawasannya juga harus diperkuat. Jangan sampai sudah ada jalur khusus, tetapi malah digunakan kendaraan bermotor atau menjadi parkir dan aktivitas lain," tegasnya.
Politikus tersebut mengingatkan agar Pemerintah Provinsi tidak mengambil jalan pintas dengan menghilangkan fasilitas publik hanya karena pengelolaannya belum optimal. Justru, momen evaluasi ini harus dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola dan menjamin keamanan pesepeda.
Rany menilai pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara upaya mengurai kemacetan lalu lintas dengan pemenuhan hak warga atas transportasi yang aman dan ramah lingkungan. Ia mendorong adanya kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Kita harus mencari titik tengah antara kebutuhan kelancaran lalu lintas dan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang aman. Jangan sampai karena pengelolaannya belum optimal, kemudian jalurnya yang dihilangkan. Justru evaluasi ini harus menjadi momentum untuk membuat jalur sepeda Jakarta lebih aman, terhubung, dan benar-benar fungsional," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tengah berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait masa depan jalur sepeda. Ia mengakui adanya tekanan dari dua kubu yang saling bertolak belakang: komunitas pesepeda yang ingin mempertahankan, dan sebagian publik yang menilai jalur tersebut lebih sering dipakai pengendara motor.
"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat, dari publik, merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan seperti yang kamu sampaikan, menggunakan motor," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Hingga saat ini, Pemprov DKI masih mengkaji masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan arah kebijakan final. Keputusan tersebut dinilai krusial karena akan berdampak langsung pada keselamatan pesepeda dan pola mobilitas warga Jakarta ke depan.