Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan dana opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) atau dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp397 miliar pada 2026 untuk pembangunan infrastruktur jalan. Bupati Bandung Dadang Supriatna menargetkan sisa 300 kilometer jalan kabupaten yang belum tertangani dapat selesai dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
BANDUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) atau dana bagi hasil (DBH) pada 2026 sebesar Rp397 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"PKB atau DBH dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 mencapai Rp397 miliar dan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, bahkan bisa mencapai Rp500 miliar," katanya di Bandung, Rabu.
Dadang menjelaskan pembangunan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah karena infrastruktur tersebut berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kabupaten Bandung.
Total panjang jalan kabupaten di wilayahnya mencapai sekitar 1.500 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 1.200 kilometer telah ditangani pemerintah daerah hingga saat ini.
Pemkab Bandung menargetkan penanganan sekitar 300 kilometer jalan yang tersisa dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Menurut Dadang, penerimaan daerah yang bersumber dari pajak pada prinsipnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
"Pajak yang diberikan semuanya dikembalikan untuk kepentingan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bandung," ujarnya.
Ia mengatakan optimalisasi penerimaan pajak daerah diperlukan agar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, dapat terus ditingkatkan.
Dadang mengajak masyarakat dan para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Penerimaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung.
Dengan dukungan penerimaan pajak yang semakin optimal, Pemkab Bandung berharap penanganan infrastruktur jalan dapat terus dipercepat sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat semakin baik.