BANDUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah bergantung pada integritas. Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jabar, Jumat (7/8/2026).
"Yang penting tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini," ujar Herman.
Herman meminta 27 kabupaten/kota di Jawa Barat segera memusatkan perhatian pada tahap implementasi. Menurutnya, daerah tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi dan persiapan program yang tak kunjung dieksekusi.
Setiap tahapan, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, proses pembangunan, hingga pengawasan, harus dikerjakan secara profesional. Hal ini penting agar program prioritas Presiden tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di lapangan.
Herman menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan sesuai tujuan utamanya. Hunian yang layak bagi masyarakat menjadi target akhir yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sosialisasi yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini menjadi salah satu upaya menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi teknis tentang bedah rumah yang baru terbit perlu dipahami bersama agar pelaksanaan di lapangan tidak ambigu.
Dengan adanya aturan anyar itu, diharapkan program bedah rumah di Jawa Barat bisa berjalan lebih cepat dan terukur. Pemprov Jabar berkomitmen mengawal pelaksanaan program ini hingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.