CIREBON — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, menekankan bahwa ketersediaan anggaran logistik sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga pada tiga hari pertama masa tanggap darurat. Selama ini, BPBD Kabupaten Cirebon masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan dasar kepada korban bencana.
“Dalam tiga hari pertama masa tanggap darurat, masyarakat membutuhkan bantuan secepat mungkin. BPBD harus memiliki dukungan logistik yang siap digunakan tanpa harus menunggu bantuan dari luar,” ujar Muchyidin usai menghadiri rapat di Cirebon, Jumat (3/7/2026).
Muchyidin menjelaskan, anggaran logistik darurat ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana. Dana tersebut juga diperlukan untuk menunjang operasional Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD yang bertugas sebagai ujung tombak di lapangan. Tanpa dukungan dana yang siap pakai, respons cepat terhadap situasi darurat dinilai tidak akan berjalan maksimal.
“Sebagai instansi garda terdepan, BPBD memerlukan dukungan finansial yang mencukupi agar penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak tidak terhambat,” tambahnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif. Langkah ini untuk merumuskan solusi penganggaran yang tepat, baik melalui perubahan APBD maupun perencanaan anggaran tahun depan.
“Kami berharap kebutuhan darurat logistik ini dapat diakomodir dalam perencanaan anggaran ke depan, sehingga sistem penanganan bencana bagi masyarakat yang terdampak bisa semakin kuat,” pungkas Muchyidin.