KOTA BOGOR — Dari ribuan aparatur yang mengisi birokrasi di Kota Hujan, hampir tujuh dari sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) kini telah mengantongi ijazah strata satu ke atas. Data terbaru dari BKPSDM Kota Bogor menunjukkan bahwa gelar sarjana bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan standar baru di lingkungan pemerintahan kota.
Angka itu setara dengan 2.856 orang dari total 4.168 ASN yang tercatat hingga saat ini. Rinciannya, sebanyak 2.119 orang bergelar S1 dan 737 orang lainnya telah menyelesaikan pendidikan S2. Sisanya, 1.312 pegawai masih berpendidikan di bawah sarjana.
Fakta lain yang menonjol adalah dominasi pegawai perempuan di level pendidikan tinggi. Pada jenjang S1, jumlah pegawai perempuan mencapai 1.133 orang, sementara laki-laki sebanyak 986 orang. Perbedaan lebih tipis terjadi di jenjang S2, dengan 381 pegawai perempuan berbanding 356 pegawai laki-laki.
Dominasi ini membalik komposisi di jenjang pendidikan menengah. Pada level SMA, jumlah pegawai laki-laki justru lebih banyak, yakni 506 orang, sedangkan perempuan 378 orang. Pola yang sama terjadi pada lulusan D3, di mana laki-laki unggul tipis dengan 91 orang berbanding 85 orang.
Kepala BKPSDM Kota Bogor, Rudiyana, mengatakan tren peningkatan kualitas SDM aparatur ini sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. “Kami terus mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan karena berdampak langsung pada kapasitas dan kualitas kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Data ini juga menunjukkan bahwa persaingan di lingkungan Pemkot Bogor kian ketat. Dari total ASN yang ada, hanya 1.312 orang atau sekitar 31,5 persen yang belum berpendidikan sarjana. Sebagian besar dari mereka masih berstatus honorer atau tenaga kontrak yang tengah menunggu proses pengangkatan.
Rudiyana menambahkan, pihaknya tengah menyusun peta kebutuhan pegawai berbasis kompetensi. Langkah ini untuk memastikan setiap formasi yang dibuka lima tahun ke depan benar-benar diisi oleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dengan komposisi saat ini, Pemkot Bogor optimistis target peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat tercapai. Kehadiran lebih banyak ASN berpendidikan tinggi diyakini mampu mempercepat transformasi digital dan reformasi birokrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.