BANDUNG - Musim kemarau tahun 2026 diprediksi akan membawa tantangan serius bagi Jawa Barat. Puncak kekeringan diperkirakan mencapai 90 persen pada bulan Agustus dengan durasi yang lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya. Ancaman ini mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah mitigasi komprehensif.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar telah menggelar rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan BPBD Kabupaten dan Kota untuk menyiapkan respons terpadu. Langkah ini bertujuan menyatukan strategi menghadapi dua potensi ancaman utama musim kemarau, yakni krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai langkah konkret, BPBD telah menyiapkan tim pemantau di berbagai wilayah rawan lengkap dengan armada pendukungnya. Seluruh BPBD Kabupaten dan Kota juga telah menyiapkan nomor darurat yang dapat diakses masyarakat, diperkuat dengan koordinasi lintas aparat kewilayahan agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti.
Berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Jabar tahun 2025 dan 2029, ancaman kekeringan tergolong serius. Tercatat lima kabupaten dan satu kota masuk kategori risiko tinggi, sementara 13 kabupaten dan 8 kota berada pada tingkat risiko sedang. Untuk karhutla, sebanyak 10 kabupaten dan satu kota berisiko tinggi.
Data historis menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Pada 2023, kejadian kekeringan melonjak menjadi 27 kasus dari sebelumnya hanya tiga kasus pada 2022. Sementara kebakaran hutan dan lahan mencapai 711 kejadian pada 2023, menjadikannya ancaman tahunan yang konsisten.
Secara geografis, Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Bandung Barat menjadi daerah dengan potensi terdampak paling luas. Sukabumi tercatat memiliki potensi area terdampak kekeringan terbesar mencapai lebih dari 422.463 hektar. Dari sisi populasi, sekitar 49,8 juta jiwa di Jabar masuk kategori berisiko tinggi terpapar kekeringan.
Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terdampak terbesar, mencapai 5,5 juta jiwa, disusul Kabupaten Bandung dan Bekasi dengan 3 juta jiwa. Di wilayah perkotaan, Kota Bekasi dan Depok juga menghadapi risiko tinggi, menunjukkan bahwa krisis air tidak hanya mengancam pedesaan tetapi juga kawasan urban.
Kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan sangat besar. Kabupaten Garut dan Sukabumi berpotensi mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 9 triliun akibat dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur, sementara kerusakan lingkungan di kedua wilayah juga tergolong signifikan.
BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk berbagai sektor. Di sektor sumber daya air, pengelolaan waduk dan penyimpanan air perlu dioptimalkan. Sektor pertanian diimbau menyesuaikan kalender tanam dan menggunakan varietas tahan kekeringan. Untuk sektor kebencanaan, diperlukan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak kesehatan seperti ISPA akibat asap.
Menghadapi musim kemarau 2026, kolaborasi seluruh stakeholder menjadi kunci kesuksesan respons cepat dan mitigasi bencana yang efektif di Jawa Barat.