BANDUNG — Workshop Pengembangan Bursa Kerja Khusus di SLB digelar di Bandung, Senin (29/6/2026), sebagai respons atas masih minimnya akses penyandang disabilitas ke sektor formal. Dari 14,6 juta penyandang disabilitas usia kerja di Indonesia, hanya sekitar 9,7 persen yang bekerja di sektor formal.
Kegiatan bertema “Meningkatkan Akses Kerja Difabel melalui BKK untuk Mewujudkan Ketenagakerjaan Inklusif” ini diikuti 30 peserta dari Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ponorogo, dan Sidoarjo. Mereka terdiri dari tim Program INKLUSI Aisyiyah, perwakilan SLB, serta dinas tenaga kerja setempat.
BKK di SLB: Jembatan yang Masih Terbatas
Hendra Kusuma Sumantri dari Disnakertrans Jabar menyebut bahwa selama ini BKK lebih banyak berkembang di SMK, sementara di SLB keberadaannya masih sangat terbatas. Padahal, BKK berperan strategis sebagai penghubung lulusan SLB dengan dunia usaha dan industri.
“Mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi sangat penting, tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan profesional tetapi juga kemampuan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja,” ujar Hendra.
Amanah untuk Memandirikan Difabel
Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jabar, Ia Kurniati, menegaskan bahwa pendampingan terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar program organisasi. Ia menyebutnya sebagai amanah yang harus ditunaikan bersama.
“Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mulia. Amanah yang telah diberikan kepada kita adalah merawat, membesarkan, dan menempatkan saudara-saudara kita yang ditakdirkan Allah memiliki kebutuhan khusus,” kata Ia dalam sambutannya.
Angka Partisipasi Kerja Difabel Masih Rendah
Hajar Nur Setyowati dari Program INKLUSI Pimpinan Pusat Aisyiyah memaparkan data bahwa dari 14,6 juta penyandang disabilitas usia kerja, sekitar 605 ribu di antaranya merupakan penyandang disabilitas berat. Tingkat partisipasi angkatan kerja baru mencapai 19,7 persen.
“Tentu kita berharap angka ini dapat terus meningkat. Karena itu, kita perlu bersama-sama mendorong ketenagakerjaan penyandang disabilitas,” ujar Hajar.
Mengubah Cara Pandang terhadap Disabilitas
Asrian Darmasaputra dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Pelayanan inklusif harus diawali dengan empati dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kebutuhan berbeda.
“Sering kali kita berpikir bahwa kesetaraan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Padahal, prinsip kesetaraan justru memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil,” jelas Asrian.
Langkah Nyata yang Diharapkan
Menurut Hajar, Aisyiyah telah mendorong kesiapan penyandang disabilitas melalui pelatihan soft skills, mempertemukan SLB dengan penyedia kerja, hingga mengembangkan program magang. Namun, pembentukan BKK di SLB diharapkan bisa dikembangkan di berbagai daerah agar proses penyiapan kerja dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah.
Hendra menambahkan bahwa hasil diskusi workshop ini tidak boleh berhenti sebagai wacana. “Saya berharap dapat ditindaklanjuti menjadi program dan langkah nyata untuk mewujudkan dunia kerja yang ramah disabilitas dengan sumber daya manusia yang berkualitas,” tutupnya.
