CIBINONG — Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan tidak ada pertentangan kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penataan aktivitas pertambangan. Penegasan ini muncul untuk meluruskan persepsi publik mengenai respons daerah terhadap instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup sementara tambang di wilayah Bogor Barat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa pernyataan yang ia sampaikan saat menerima aspirasi masyarakat harus dipahami secara utuh. Menurutnya, koordinasi antarlevel pemerintahan tetap menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan tambang yang kompleks di wilayah tersebut.
“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur ataupun pihak mana pun. Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen menjaga sinergi dan mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Rudy, Jumat (8/5/26).
Klarifikasi Bupati Bogor Mengenai Isu Penolakan Kebijakan Gubernur
Rudy menjelaskan kehadirannya langsung di tengah massa saat penyampaian aspirasi adalah bentuk upaya menjaga situasi keamanan agar tetap terkendali. Ia menepis anggapan adanya pembangkangan terhadap kebijakan provinsi, melainkan justru ingin memastikan komunikasi antara warga dan pemerintah berjalan dua arah.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy didampingi oleh Wakil Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana damai dan meminta masyarakat menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum tanpa tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum.
Pemerintah daerah menyadari bahwa sektor pertambangan merupakan sandaran ekonomi bagi sebagian warga. Namun, Rudy menegaskan bahwa aspek penghidupan tidak boleh menabrak regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
Penertiban Tambang Ilegal Jadi Prioritas Penataan Wilayah
Sikap tegas diambil Pemkab Bogor terhadap operasional tambang yang tidak memiliki izin resmi. Rudy memastikan bahwa hanya aktivitas usaha yang legal dan mematuhi kaidah lingkungan yang akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
“Kami mendukung aktivitas usaha yang memiliki izin resmi dan berjalan sesuai ketentuan. Sementara untuk aktivitas yang tidak berizin, tentu harus ditertibkan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rudy.
Keseimbangan antara investasi, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan menjadi titik berat kebijakan Pemkab Bogor saat ini. Rudy menilai penataan tambang bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga menyangkut mitigasi dampak lingkungan jangka panjang di wilayah Bogor.
Progres Pembangunan Jalur Khusus Tambang di Bogor Barat
Sebagai solusi permanen atas konflik lalu lintas dan keselamatan jalan, Pemkab Bogor terus menggenjot persiapan pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Proyek infrastruktur ini diharapkan mampu memisahkan arus kendaraan logistik tambang dengan kendaraan pribadi masyarakat umum.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas kami. Saat ini proses pembangunan jalur khusus angkutan tambang terus dipersiapkan, termasuk tahapan pembebasan lahan,” jelas Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama menjaga stabilitas daerah. Rudy menutup pernyataannya dengan menekankan kembali bahwa kepatuhan terhadap kebijakan Pemprov Jawa Barat adalah mutlak demi kepentingan masyarakat luas dan kepastian hukum.
