JAWA BARAT — Pernyataan Bahlil itu sekaligus membantah kekhawatiran publik yang mengaitkan pemadaman bergilir dengan krisis energi di hulu. Dalam keterangan resmi, Senin (22/6), ia merinci total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton. Angka tersebut, kata Bahlil, sudah terpenuhi dari penugasan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) yang mencapai 180-190 juta ton.
“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan,” tegas Bahlil.
Dengan data tersebut, Menteri ESDM menegaskan bahwa insiden pemadaman bukan berasal dari sisi hulu atau pasokan batu bara. Menurutnya, persoalan tersebut murni berada di tangan PT PLN (Persero), tepatnya pada aspek manajemen logistik dan distribusi bahan bakar ke setiap pembangkit listrik.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” imbuh Bahlil.
Pemerintah pun meminta Direksi PLN untuk segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman. Langkah perbaikan harus mencakup penguatan sistem pengawasan dan mitigasi operasional di lapangan. Targetnya jelas: layanan listrik kepada masyarakat harus kembali normal, andal, dan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan di berbagai daerah.
Pernyataan Bahlil ini menjadi sinyal keras bagi PLN untuk berbenah, terutama dalam hal rantai pasok energi. Alih-alih kekurangan pasokan batu bara secara nasional, kegagalan logistik internal justru dinilai sebagai celah kritis yang mengganggu pasokan listrik ke rumah-rumah warga dan industri di Pulau Jawa.