JAWA BARAT — Presiden Bolivia Rodrigo Paz secara resmi mengumumkan status keadaan darurat nasional pada Jumat (19/6) waktu setempat. Langkah ini diambil setelah gelombang protes anti-pemerintah dan pemblokiran jalan yang dipicu oleh tekanan ekonomi dan lonjakan biaya hidup terus berlangsung selama puluhan hari.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Paz menyatakan bahwa blokade telah menyandera kehidupan warga biasa. "Rakyat Bolivia tak boleh terus menjadi sandera blokade yang menghalangi bekerja, belajar, menerima bantuan medis, memenuhi kebutuhan diri, dan membawa makanan ke rumah-rumah," ujarnya, seperti dikutip ANTARA, Sabtu (20/6).
Aksi pemblokiran jalan yang didukung serikat pekerja dan petani ini telah berlangsung selama 50 hari terakhir. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memutus akses distribusi logistik vital di beberapa wilayah Bolivia.
Akibatnya, kelangkaan pangan, bahan bakar, dan pasokan medis dilaporkan terjadi. Aktivitas belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan pun lumpuh di daerah-daerah yang jalannya diblokade.
Deklarasi keadaan darurat memberikan landasan hukum bagi pengerahan militer. Presiden Paz memerintahkan aparat keamanan untuk segera memulihkan ketertiban dan membuka kembali seluruh akses jalan yang diblokir.
Langkah ini diambil setelah berbagai upaya negosiasi dengan kelompok pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Paz dinilai tidak membuahkan hasil. Tekanan ekonomi yang memicu protes disebut-sebut sebagai akar dari krisis politik yang meluas dalam beberapa pekan terakhir.