SUMEDANG — Empat perusahaan tambang di Kabupaten Sumedang resmi mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prosesi penandatanganan deklarasi bersama dan pakta integritas para pemegang IUP itu berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati/wali kota.
Wakil Bupati Sumedang, M Fajar Aldila, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyebutkan bahwa perpanjangan izin ini tidak serta-merta diberikan begitu saja. Pemerintah daerah menerapkan sejumlah persyaratan ketat yang harus dipatuhi oleh para pengusaha tambang.
Menurut Fajar, arahan Gubernur Dedi Mulyadi sangat jelas. Para pengusaha tambang harus bertanggung jawab penuh terhadap kondisi lingkungan di sekitar area operasional mereka. “Arahan dari Gubernur dan Pak Bupati, para pengusaha tambang harus bertanggung jawab penuh dengan lingkungannya,” tegas Fajar dalam keterangannya.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pengaturan lalu lintas truk pengangkut material tambang. Fajar menyebutkan, Gubernur menginstruksikan agar mobil-mobil truk besar yang tidak sesuai spesifikasi dilarang melintasi jalan kabupaten. “Arahan dari Pak Gubernur untuk mobil truk besar yang tidak sesuai dengan spek melewati jalan kabupaten disarankan wajib melewati tol,” ujar Fajar.
Pemkab Sumedang tidak hanya berhenti pada pengawasan infrastruktur dan lingkungan. Fajar menjelaskan, perusahaan tambang yang beroperasi wajib memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat sekitar. “Pemkab Sumedang akan mengawasi secara ketat dan komprehensif perusahaan tambang. Bagaimana perusahaan tambang tersebut bisa membantu warga atau desa sekitar,” katanya.
Ia mencontohkan beberapa bentuk kontribusi yang diharapkan, seperti pemberian beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga. Lebih dari itu, perusahaan tambang diminta menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah daerah menangani berbagai persoalan sosial. “Perusahaan tambang tersebut memberikan dampak dan efek positif. Contohnya terkait beasiswa, kesehatan, dan mereka harus menjadi garda terdepan membantu Pemda Sumedang menangani masalah tersebut,” pungkas Fajar.