BANDUNG — Ribuan orang tua siswa di Jawa Barat mengeluhkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) tahun ajaran 2026. Aduan diterima Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jabar dari berbagai daerah, mulai dari Bandung Raya, Depok, Bekasi, hingga Cirebon. Mayoritas keluhan, kata Ketua Fortusis Dwi Soebawanto, berkaitan dengan sistem yang berubah-ubah dan aplikasi yang membingungkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan hasil pemetaan PCMB menunjukkan potensi 70 ribu siswa tidak terakomodasi di SMA maupun SMK negeri. “Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (14/6/2026).
Menghadapi situasi itu, Pemprov Jabar menggandeng sekolah swasta mitra yang memenuhi standar layanan pendidikan. Pemerintah menjamin biaya pendidikan siswa yang dialihkan ke sekolah swasta tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah mulai tahun ajaran 2026-2027.
Alih-alih menolak, Fortusis justru menyambut baik wacana pengalihan siswa ke sekolah swasta. Dwi Soebawanto menilai skema ini lebih menguntungkan orang tua dan anak. “Ada wacana 77 ribuan siswa dialihkan ke sekolah swasta, kami setuju dan kami lebih suka jika dialihkan. Karena swasta menjamin terpenuhi semua, mulai proses mengajar hingga infrastruktur,” katanya saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).
Menurut Dwi, di sekolah swasta, siswa tetap mendapatkan Dapodik dengan jumlah rombongan belajar kurang dari 50 orang per kelas. Ia membandingkan dengan sekolah negeri yang kerap dipadati hingga 50 siswa dalam satu kelas. “Lebih terjamin ketimbang masuk negeri dipadati menjadi 50 orang. Kalau ke swasta dialihkan lebih aman baik untuk orang tua dan anak,” ujarnya.
Dwi menegaskan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta tetap menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar. Ia meminta proses penyaluran diawasi secara ketat agar berjalan adil dan tepat sasaran. “Jadi, tidak boleh tidak, harus benar-benar adil terwujud dan dikawal Komisi V DPRD Jabar. Kami ingin Komisi V mengawal SPMB dan PCMB,” tegasnya.
Fortusis berencana berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul. “Ketika orang tua datang kepada kami dan mengadukan persoalan ini, maka kami juga akan turut memperjuangkannya bersama para orang tua,” pungkas Dwi.