JAWA BARAT — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu menegaskan bahwa ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun sekali adalah amanat konstitusi yang harus dihormati. Menurutnya, tidak boleh ada pemerintahan yang diturunkan di tengah jalan tanpa alasan yang luar biasa.
Amien menyebutkan bahwa sebuah pemerintahan hanya boleh dijatuhkan jika terjadi tindak pidana berat, seperti membocorkan rahasia negara atau terlibat skandal moral fatal. Di luar kondisi tersebut, ia menilai Prabowo harus diberi kesempatan yang wajar untuk merealisasikan program prioritasnya.
"Ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan," ujar Amien dalam pernyataan resmi melalui kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (12/6).
Ia mengingatkan memori kelam politik nasional pada periode 1998 hingga 2004, di mana Indonesia mengalami pergantian lima presiden dalam waktu singkat. Menurutnya, situasi itu sangat menguras energi nasional dan harus dihindari terulang kembali.
Secara hukum tata negara, Amien menggarisbawahi bahwa proses memakzulkan presiden di Indonesia sangat kompleks. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usulan pemakzulan harus melalui persetujuan berlapis di DPR, evaluasi 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR.
"Mengharapkan para anggota DPR-MPR berani memaksa Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil," ujar tokoh Reformasi 1998 itu. Ia menambahkan bahwa dengan konstelasi pimpinan parlemen saat ini, upaya impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka pun amat sangat sulit dilakukan.
Meski mendukung Prabowo menyelesaikan masa jabatan, Amien tidak menampik keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial-ekonomi. Ia menyebut kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja, ditandai gelombang PHK massal dan lesunya aktivitas ekonomi di pasar tradisional.
Atas dasar itu, ia mengimbau Prabowo dan jajaran menteri kabinet untuk menghentikan aksi pamer kemewahan atau hiburan yang tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat. "Kurangi semaksimal mungkin suasana pesta pora para menteri. Terutama Pak Prabowo jangan pernah joget-joget lagi," tegasnya.
Amien khawatir, jika tekanan ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan penarikan uang massal terus berlanjut, hal itu bisa memicu keresahan sosial. Ia memperingatkan potensi gerakan massa yang lebih beringas dibandingkan tahun 1998.
Sebaliknya, ia menegaskan Presiden Prabowo harus diberikan kesempatan yang wajar untuk mewujudkan delapan program prioritasnya atau Astra Cita. Program tersebut mencakup penguatan demokrasi Pancasila, pemenuhan HAM, penciptaan lapangan kerja, hingga kesetaraan gender.