BANDUNG — Gelombang keluhan dari orang tua siswa memaksa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia mendengar sendiri laporan warga yang anaknya gagal mendaftar PCMB 2026 karena sistem error.
Berdasarkan data yang dihimpun, kendala yang muncul beragam: akun calon murid belum terverifikasi, data tidak terbaca sistem, hingga peserta dari program Sekolah Maung yang harus mengulang proses pendaftaran reguler. Situasi ini berlangsung dalam beberapa hari terakhir dan memicu kemarahan publik.
Dedi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar rotasi teknis. Sejak awal, Pemprov Jawa Barat memiliki kebijakan agar seluruh aplikasi pemerintahan dibangun dan dikelola secara terintegrasi oleh Diskominfo. Pengembangan aplikasi secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah, menurut Dedi, menjadi akar masalah yang harus segera dibenahi.
"Ditangani dulu (Diskominfo) sampai ada definitif pejabat baru," kata Dedi, Rabu (10/6/2026), dikutip dari detikJabar.
Untuk sementara, Dedi menunjuk Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jawa Barat, Mark Aditya, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPTD Tikomdik. Penunjukan ini dilakukan bersamaan dengan penonaktifan Suhendar dari jabatannya sebagai Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar.
Peralihan kewenangan ini berarti seluruh proses pendaftaran SPMB mulai dari pengelolaan server, verifikasi data, hingga helpdesk teknis kini berada di bawah kendali Diskominfo. Belum ada kepastian kapan sistem akan kembali normal sepenuhnya, namun Dedi meminta agar perbaikan dilakukan secepat mungkin.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Jabar belum merilis mekanisme khusus bagi ribuan calon murid yang terdampak error sistem. Orang tua siswa masih menunggu kepastian apakah pendaftaran akan diperpanjang atau ada jalur khusus untuk peserta yang datanya hilang.
Kasus ini menjadi ujian bagi kebijakan integrasi sistem pemerintahan yang digagas Dedi Mulyadi. Jika berhasil, model pengelolaan SPMB oleh Diskominfo bisa menjadi acuan bagi daerah lain di Jawa Barat.