TASIKMALAYA — Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan personel kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa secara bergantian berorasi dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemkot Tasikmalaya yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Tasikmalaya, Nazmi, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dirasakan warga. Ia menegaskan, HMI menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan berbasis kajian.
“Kami hadir untuk menyampaikan suara rakyat dan mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” kata Nazmi kepada wartawan.
Menurut Nazmi, aksi tersebut lahir dari hasil kajian internal organisasi yang mengangkat tema “Tasikmalaya Bagian dari Indonesia” sebagai refleksi momentum Hari Lahir Pancasila. Ia menekankan demonstrasi ini bukan sekadar protes, melainkan upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Setelah berorasi di Balai Kota, massa bergerak menuju DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka menyerahkan hasil kajian yang telah disusun dan meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
Di kompleks DPRD, mahasiswa menggelar dialog lesehan bersama Ketua DPRD, sejumlah anggota dewan, dan perwakilan pemerintah daerah. Forum itu menjadi ruang diskusi terbuka guna membahas berbagai persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa.
Nazmi menegaskan, “Ini menjadi bentuk peringatan sekaligus evaluasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya agar lebih serius menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Melalui aksi dan dialog tersebut, HMI berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai simbol perlawanan di jalanan. Mereka mendesak agar tuntutan ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak kepada masyarakat Kota Tasikmalaya.