TASIKMALAYA — Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Jawa Barat. Warga Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, mengeluhkan pembagian paket makanan yang langsung diberikan untuk jatah dua hari sekaligus. Praktik ini dinilai mengkhianati tujuan utama program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak secara konsisten.
Salah seorang orang tua penerima manfaat, Adi Fikri, mengungkapkan pola distribusi ini sudah sering terjadi dan bukan kejadian pertama. "Menu MBG dirapel, sudah lama seperti ini," ujarnya kepada Priangan.com.
Dari dokumentasi yang diterima, paket yang dibagikan terdiri dari dua bagian. Jatah untuk hari pertama berisi nasi putih, tahu goreng, tumis buncis dan kol, serta satu buah jeruk. Sementara jatah untuk hari berikutnya hanya berupa satu buah pisang ambon yang dibungkus plastik transparan dan diletakkan terpisah di atas wadah styrofoam. Petugas lapangan secara langsung menjelaskan bahwa makanan tersebut merupakan jatah untuk dua hari sekaligus.
Praktik perapelan menu ini menuai kritik keras dari aktivis muda Tasikmalaya, Ilham Taufik. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kualitas program yang telah dirancang secara matang oleh pemerintah pusat.
“Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi setiap hari secara konsisten, bukan sekadar mengejar target distribusi. Ketika makanan matang dibagikan sekaligus untuk dua hari, aspek kesegaran, higienitas, dan kualitas gizinya menjadi pertaruhan,” kata Ilham.
Menurut Ilham, makanan siap saji memiliki batas ketahanan tertentu. Ketika harus disimpan selama berjam-jam hingga keesokan harinya, risiko penurunan kualitas makanan menjadi tidak terhindarkan. Apalagi setiap keluarga memiliki kemampuan penyimpanan yang berbeda-beda.
Ilham mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dapur penyedia MBG di Gunungtanjung. Ia menilai praktik ini tidak boleh dianggap sebagai solusi teknis atau efisiensi operasional semata, melainkan indikasi kelemahan dalam pengawasan distribusi di tingkat pelaksana.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru kehilangan substansi karena lemahnya pengawasan. Jika memang ada kendala distribusi, itu harus dievaluasi, bukan disiasati dengan merapel menu untuk dua hari sekaligus,” tegasnya.
“BGN harus turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen distribusi dan pola kerja dapur penyedia perlu dilakukan agar hak penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi dan layak konsumsi setiap hari benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Ilham juga mengingatkan bahwa program MBG menggunakan anggaran negara yang sangat besar sehingga setiap penyimpangan prosedur sekecil apa pun berpotensi mengurangi kualitas layanan. Hingga berita ini diturunkan, pihak dapur penyedia MBG di Kecamatan Gunungtanjung maupun perwakilan BGN belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut.