JAWA BARAT — Jaringan aktivis 98 Resolution Network menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menindak dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (4/6/2026), Juru Bicara 98 Resolution Network Agus Teddy mengatakan tindakan tersebut membuktikan komitmen kepala negara terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional," ujar Agus.
Menurut Agus, penanganan cepat kasus di BGN memiliki keterkaitan historis dengan mandat Reformasi 1998. Dua dekade lalu, kata dia, bangsa Indonesia sepakat melakukan koreksi total atas tata kelola negara dengan agenda utama mengikis praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Apa yang kita saksikan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah manifestasi nyata dari penyelesaian utang sejarah Reformasi 98," ucap Agus.
Agus menambahkan langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi di era pemerintahan saat ini tidak mengenal tebang pilih. Siapa pun yang berani menyentuh hak rakyat, tegas dia, akan berhadapan dengan hukum.
Agus menekankan program perbaikan gizi dan ketahanan pangan merupakan pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. BGN, kata dia, dibentuk dengan mandat yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup generasi masa depan Indonesia.
"Ketika kita berbicara tentang gizi anak-anak kita, kita sedang berbicara tentang nasib bangsa ini dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan," ujar Teddy.
Ia menilai Presiden Prabowo sangat memahami urgensi tersebut. Kepala negara, menurut Agus, tidak akan menoleransi ego sektoral, keserakahan pribadi, atau kepentingan kelompok yang dapat mengorbankan program strategis pemerintah.
Agus menilai langkah taktis yang diambil Presiden Prabowo menjadi preseden baik sekaligus babak baru dalam reformasi birokrasi di tanah air. Ia mengapresiasi filosofi kepemimpinan yang membersihkan instansi dari pucuk pimpinan tertinggi demi menjamin kesehatan organisasi di bawahnya.
"Ini adalah sebuah sistem peringatan dini yang nyata, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penyalahgunaan kekuasaan akan berhadapan langsung dengan sanksi hukum yang tegas dan tanpa kompromi," terang Agus.
Menurut dia, respons cepat ini juga memperlihatkan koordinasi yang solid antara lembaga eksekutif dengan aparat penegak hukum. Transparansi proses, kata Agus, justru meningkatkan kepercayaan publik dan mengembalikan wibawa negara di mata rakyat serta dunia internasional.
"Reformasi 98 menuntut agar amanat rakyat dikembalikan kepada rakyat, dan setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan publik," jelas Agus.